JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto masih mempertimbangkan tawaran untuk kembali menjabat sebagai Ketua DPR.
Namun, jika nantinya kembali menjabat sebagai Ketua DPR, Novanto memastikan akan membantu pemerintah melawan upaya makar yang dilakukan oleh sejumlah pihak.
"Masalah makar ini betul-betul merupakan hal yang tidak baik di negara kita," kata Novanto kepada wartawan seusai makan siang dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Novanto menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian yang menyebut upaya makar akan dilakukan dengan menduduki Gedung DPR pada aksi unjuk rasa 25 November mendatang.
(Baca: Kapolri Sebut Ada Rencana Massa Duduki DPR, Fahri Hamzah Tak Khawatir)
Ia berterima kasih kepada Kapolri yang sudah melakukan deteksi dini.
Sebelumnya, saat demonstrasi menuntut proses hukum kasus penistaan agama oleh calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 4 November lalu, massa sudah berkumpul di depan Gedung DPR.
Mereka berniat menginap di rumah wakil rakyat itu karena diizinkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.
Namun, pada akhirnya pengamanan diambil alih oleh TNI-Polri dan massa tidak diperbolehkan masuk.
Novanto pun menegaskan bahwa pendudukan kantor DPR tidak boleh dilakukan.
"Kantor DPR adalah suatu lembaga negara tinggi yang perlu kita harus jaga, dan memang alangkah baiknya hal-hal ini kita hindari," kata dia.
Novanto mengatakan, jika memang masyarakat ingin menyampaikan pendapatnya kepada DPR, maka lebih baik dilakukan dengan cara dialog.
Ia memastikan bahwa anggota dan pimpinan DPR selalu bersedia untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya.
"Tidak perlu harus mengadakan masalah yang berkaitan dengan makar," kata dia.
Rapat pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan Novanto kembali menjadi Ketua DPR dilakukan pada Senin (21/11/2016) kemarin.
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto.
Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.
"Sudah bulat. Tinggal tunggu waktu melihat perkembangan politik ke depan," ujar Nurdin.
(Baca: Golkar Wacanakan Setya Novanto Kembali Jadi Ketua DPR)
Namun, Nurdin mengatakan, belum ada pembicaraan terkait posisi Ade Komarudin jika kursi ketua DPR dikembalikan kepada Novanto.
Adapun Novanto mundur dari kursi ketua DPR pada Desember 2015 lalu karena tersangkut kasus "Papa Minta Saham".
Novanto dituding mencatut nama Jokowi untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
