Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/11/2016, 22:58 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik internasional, Kusnanto Anggoro, menilai sentimen rasial dan islamofobia yang dibawa Donald Trump akan meningkatkan ketegangan global.

Terlebih, setelah Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 dengan mengalahkan Hillary Clinton.

Menurut Kusnanto, sentimen tersebut akan mengancam negara-negara yang merasa tersinggung oleh sentimen Trump, termasuk Indonesia.

"Itu yang kira-kira menjadikan beberapa negara, termasuk Indonesia akan ada sedikit ketegangan pada level ini," ujar Kusnanto saat diskusi di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Selain itu, kata Kusnanto, pernyataan Trump itu dapat meningkatkan sentimen anti-Amerika Serikat oleh gerakan massa di Indonesia.

"Bukan tidak mungkin ada gaung anti-Amerika yang dilakukan oleh gerakan massa, khususnya kaum yang merasa ditunjuk oleh Trump," ujarnya.

Untuk itu, Kusnanto berharap pernyataan Trump dapat diklarifikasi. Dengan begitu, sentimen anti-AS dapat diredam dan tak mengusik hubungan antara AS dengan Indonesia.

"Jadi mudah-mudahan ada klarifikasi saja," ujar Kusnanto.

Kemenangan Trump dalam pilpres AS menjadikannya sebagai orang pertama tanpa pengalaman politik apapun yang diberi mandat sebagai presiden negeri Paman Sam.

Kemenangan Trump dipastikan pada Rabu (9/11/2016) pukul 02.30 dini hari waktu bagian timur AS, setelah mendapatkan lebih dari 270 suara hasil electoral votes.

Kompas TV Donald Trump Resmi Menjadi Presiden AS ke-45

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar Sentil Cak Imin soal Usul Jabatan Gubernur Dihapus: Mungkin Enggak Baca Undang-undang

Pakar Sentil Cak Imin soal Usul Jabatan Gubernur Dihapus: Mungkin Enggak Baca Undang-undang

Nasional
Berkaca dari Kasus Wowon dkk, Kemen PPPA: Hati-hati, Jangan Mudah Diiming-imingi

Berkaca dari Kasus Wowon dkk, Kemen PPPA: Hati-hati, Jangan Mudah Diiming-imingi

Nasional
KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

Nasional
Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Nasional
Komisi I DPR Selesai Gelar 'Fit and Proper Test' 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Komisi I DPR Selesai Gelar "Fit and Proper Test" 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Nasional
Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Nasional
Golkar Klaim Tak Bahas soal 'Reshuffle' dengan Surya Paloh

Golkar Klaim Tak Bahas soal "Reshuffle" dengan Surya Paloh

Nasional
Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Nasional
Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Nasional
KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

Nasional
Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Nasional
Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Nasional
Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Nasional
Belum Ada 'Reshuffle' Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Belum Ada "Reshuffle" Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Gabung KIB, PKS Sebut Peluang Golkar ke Koalisi Perubahan Lebih Besar

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Gabung KIB, PKS Sebut Peluang Golkar ke Koalisi Perubahan Lebih Besar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.