Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/11/2016, 08:35 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Kompas TV Jokowi: Kopassus Bisa Digerakkan saat Darurat

Siti berpendapat, tak ada upaya menggulingkan Jokowi sebagai Presiden.

Rumor Koalisi Merah Putih (KMP) menggulingkan Jokowi pada awal pemerintahan Jokowi-JK adalah salah satu bukti betapa sulit, rumit, dan mustahilnya penggulingan Presiden.

Pesan Presiden semacam itu, menurut Siti, tidak akan menyelesaikan persoalan, justru menambah keruh suasana.

Gesture Presiden dinilainya akan membangun budaya politik saling curiga dan saling tidak percaya.

Jika memang ada aktor politik yang menunggangi demo 4 Nobember, hal itu merupakan urusan Polri untuk mengusutnya.

Siti yakin Presiden Jokowi sudah banyak belajar dari dua tahun kepemimpinanny dan mampu mengelola persoalan ini hingga menuju stabilitas nasional.

Pekan konsolidasi

Selama sepekan ini, Presiden aktif memanggil dan menemui berbagai kelompok dan lembaga, mMulai dari TNI, Polri, ulama, habib, pimpinan pondok pesantren, tokoh partai politik hingga unsur media massa.

(Baca: Dikritik karena Tafsirkan Pernyataan Ahok, Ini Penjelasan Kapolri)

Berikut catatan Kompas.com soal konsolidasi dengan sebagian pihak itu.

7 November 2016.
Mendadak, Presiden Jokowi menggelar apel militer di Kantor Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat.

Dua pesan yang dia sampaikan. Pertama, TNI jangan sampai mentolerir gerakan memecah belah dan mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi.

"Jangan ragu bertindak demi keutuhan NKRI kita," kata dia.

Kedua, Jokowi meminta TNI memperbaiki diri. Memegang teguh kesatuan komando, memegang teguh Sapta Marga dan sumpah prajurit.

Pada hari yang sama, Presiden bertandang ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Di sana, Jokowi menegaskan, ia tidak akan melindungi Basuki dalam perkara itu.

"Saya tegaskan tadi bahwa proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan dengan tegas dan transparan dan saya rasa rakyat perlu tahu, saya tidak akan melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk dalam proses hukum," ujar Jokowi.

8 November 2016
Jokowi menyambangi Polri. Seusai sarapan nasi kotak dengan menu yang sama bersama 602 personel Polri, Presiden meminta Polri jangan kalah oleh kelompok-kelompok kecil yang ingin merusak keberagaman dan persatuan di Indonesia.

"Jangan ragu dalam bertindak untuk penegakkan hukum yang tegas. Tidak boleh institusi sebesar Polri, ragu, kalah apalagi, terhadap kelompok, organisasi atau tokoh siapapun," ujar Jokowi.

Setelah itu, Presiden melanjutkan komunikasinya ke Pengurus Pusat Muhammadiyah.

9 November 2016
Presiden memanggil sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam ke Istana.

Sebanyak 17 orang datang bertatap muka dengan Presiden.

Jokowi berterima kasih karena mereka telah memberikan komentar yang sejuk untuk menenangkan umat terkait demo 4 November.

Ia meminta kesejukan itu dijaga.

Untuk kedua kalinya, Jokowi menegaskan kembali bahwa dia tidak melindungi Basuki.

Presiden berjanji untuk mendorong proses hukum Basuki secara cepat, adil, dan transparan.

10 November 2016
Presiden menyambangi Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Cijantung.

Setelah sempat mendapatkan penjelasan soal betapa mematikannya senjata yang dimiliki Kopassus, Jokowi mengatakan bahwa Kopassus adalah pasukan cadangan yang dapat ia gerakkan sewaktu-waktu jika negara dinilai dalam kondisi darurat.

Pada hari yang sama, Presiden juga bertemu puluhan ulama, habib dan pimpinan pondok pesantren se-Jawa Barat dan Banten.

Presiden meminta ulama dan habaib menenangkan umat terkait perkara Basuki.

Jokowi juga menjelaskan alasan mengapa dirinya tidak menemui demo 4 November.

Jokowi mengaku, ingin sekali dekat dengan demonstran dengan shalat Jumat di Masjid Istiqlal.

Namun, keinginan itu 'mentok' lantaran protokol Istana, Panglima TNI, Kapolri hingga Kepala BIN menyarankan untuk tidak bertemu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju di Pilkada, Ini Alasannya

Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju di Pilkada, Ini Alasannya

Nasional
Jadi Perantara Kebaikan, Dompet Dhuafa Siap Terima Hibah dari NAMA Foundation untuk Kaum Dhuafa

Jadi Perantara Kebaikan, Dompet Dhuafa Siap Terima Hibah dari NAMA Foundation untuk Kaum Dhuafa

Nasional
Kemenkes: Waspadai MERS-CoV, Jemaah Haji Mesti Hindari Kontak dengan Unta

Kemenkes: Waspadai MERS-CoV, Jemaah Haji Mesti Hindari Kontak dengan Unta

Nasional
Bocorkan Duet Khofifah-Emil pada Pilkada, Airlangga: Semua Akan Positif...

Bocorkan Duet Khofifah-Emil pada Pilkada, Airlangga: Semua Akan Positif...

Nasional
Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

Nasional
RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

Nasional
Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri Saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri Saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

Nasional
Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Nasional
Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2024 ketimbang Ahok

Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2024 ketimbang Ahok

Nasional
Polri Pastikan Kasus Pembunuhan 'Vina Cirebon' Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

Polri Pastikan Kasus Pembunuhan "Vina Cirebon" Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

Nasional
KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

Nasional
KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Nasional
Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com