Demokrat: Berbahaya jika Jokowi Tak Klarifikasi Siapa Aktor Politik yang Dimaksud

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta Presiden Joko Widodo mengungkapkan siapa aktor politik yang dimaksudkannya berada di balik kericuhan aksi unjuk rasa pada 4 November 2016.

Informasi setengah-setengah yang diberikan Presiden, menurut dia, malah membuat banyak masyarakat dan tokoh politik bertanya-tanya.

"Sebaiknya disebutkan saja, siapa tokohnya yang dimaksud, lalu diproses hukum. karena ini berbahaya kalau tidak diklarifikasi," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2016).

(baca: Ani Yudhoyono: Tuduhan SBY Danai Demo 4 November Fitnah yang Keji)

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2016)

Jika aktor politik yang nantinya diungkapkan tersebut ternyata tak menerima, maka ia bisa mengajukan ke pengadilan.

Kedua, lanjut Syarief, jika di pengadilan tokoh yang dimaksud tak terbukti menggerakan kerusuhan 4 November, maka Presiden bisa dikatakan melakukan pencemaran nama baik dan harus menerima konsekuensi.

"Dan kalau itu terjadi bisa masuk di pasal impeachment," sambungnya.

(Baca: Fadli Zon: Tudingan Jokowi soal Aktor Politik Mirip Gaya Orba)

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil juga mendorong Presiden mengungkap aktor politik yang dimaksud.

Ia meyakini, informasi yang didapatkan Jokowi valid karena dipasok informasi dari intelijen atau unit-unit kerja lainnya yang terpercaya.

"Kalau beliau gentleman, sampaikanlah siapa aktor politik di belakang itu. Dikhawatirkan (kalau tidak), menimbulkan kegaduhan baru," tutur Nasir.

Jika ternyata yang disampaikan Presiden tidak valid, maka bawahan-bawahannya lah yang menjerumuskan Presiden.

"Sampaikan saja kalau memang keterlibatan itu benar. Kalau menyampaikan (hanya) aktor politik berarti kan ragu," kata dia.

(Baca: Kata Ahok soal Aktor Politik Tunggangi Aksi 4 November)

Sebelumnya aksi unjuk rasa dilakukan di sekitar Istana Kepresidenan untuk menuntut calon gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diproses hukum atas tuduhan penistaan agama.

Awalnya demo berlangsung tertib hingga pukul 18.00 WIB. Namun, pada malam harinya, bentrok terjadi antara kepolisian dan sebagian pedemo yang belum membubarkan diri.

Presiden Jokowi yang siang harinya meninjau proyek infrastruktur di Bandara Soekarno-Hatta, baru kembali ke Istana setelah kerusuhan mampu diredam.

Setelah memimpin rapat terbatas, Presiden menyatakan apresiasi terhadap unjuk rasa yang tertib pada pagi hingga sore hari, tetapi menyesalkan kejadian pada malam harinya.

(Baca: Jokowi: Kerusuhan Usai Demo 4 November Ditunggangi Aktor Politik)

"Kita menyesalkan kejadian bakda isya yang harusnya sudah bubar, tapi menjadi rusuh. Dan ini sudah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," kata Jokowi dalam jumpa pers seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (5/11/2016) pukul 00.10 WIB.

Sementara pada Rabu (2/11/2016) atau dua hari sebelum demo, SBY mengaku sudah mendapatkan info intelijen yang menyebut ada keterlibatan parpol di balik aksi unjuk rasa.

Dalam jumpa pers di kediamannya tersebut, SBY tidak menyebut pihak yang dituduh menggerakkan aksi tersebut. Meski demikian, dia menganggap informasi tersebut fitnah.

"Pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kedua, menghina, rakyat bukan kelompok bayaran," kata Presiden keenam RI itu.

(Baca: SBY: Info Intelijen Demo 4 November Digerakkan Parpol, Itu Fitnah dan Menghina)

Meski tidak secara gamblang merasa dituduh, SBY mengaku sudah mengumpulkan informasi sebelum berbicara. Sehari sebelumnya, SBY menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Wiranto.

"Saya bukan orang sekadar bicara. Saya kumpulkan keterangan, saya korek apa di dalam pikiran penyelenggara negara, jajaran pemerintahan. Baru saya bicara," ucap SBY.