JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan, setidaknya ada lima poin yang harus diperhatikan terkait rencana aksi unjuk rasa Jumat (4/11/2016).
Unjuk rasa tersebut diinisasi sejumlah ormas keagamaan untuk mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dituduh menista agama.
Menurut Romy, aksi tersebut merupakan gerakan moral anak bangsa yang mengekspresikan pandangan berdasarkan keyakinannya yang terusik.
"Gerakan esok adalah murni penyampaian pendapat dan pengawalan penegakan hukum yang dibolehkan dalam peraturan petundang-undangan sebagai bentuk kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat, karenanya seluruh pengawalan keamanannya hendaknya dilakukan secara simpatik dan persuasif," kata Romahurmuziy melalui keterangan tertulis, Kamis (3/11/2016).
(baca: "Politisasi SARA, SBY Merendahkan Dirinya...")
Kedua, ia mengimbau seluruh pihak, khususnya para demonstran dan aparat keamanan agar aksi tersebut dapat berlangsung tertib, aman dan damai serta tak mengganggu kepentingan umum.
"Islam itu cinta kedamaian dan damai itu indah, maka pertunjukkanlah Islam rahmah," sambungnya.
(baca: SBY dan Panasnya Pendopo Cikeas...)
Romy juga mengingatkan agar seluruh pihak tak terpancing terhadap kemungkinan adanya pihak ketiga yang memanfaatkan aksi tersebut untuk tindakan yang memancing SARA, provokasi, intimidasi, maupun subversif baik dari dalam maupun luar.
Seluruh tuntutan pada aksi tersebut juga diharapkan ditindaklanjuti oleh Polri secara profesional, akuntabel, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Romy juga mengimbau agar demonstran tak membawa asesoris parpol dan kontestan Pilkada DKI 2017 pada aksi besok.
"Sebagai parpol Islam terbesar di DKI Jakarta yang menjadi pengusung kontestan pilkada, PPP menyerukan agar seluruh pihak mampu menjaga kemurnian aksi besok dari politisasi yang bisa saja dikait-kaitkan dengan pilkada DKI 2017," tutup Romi.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
