Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akom Berharap Pertemuan Jokowi dengan Beberapa Tokoh Bisa Redam Potensi Konflik

Kompas.com - 01/11/2016, 17:33 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS com - Ketua DPR Ade Komarudin mengapresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan beberapa tokoh nasional.

Hal itu, kata Ade, dapat meredam potensi konflik yang bisa terjadi pada aksi unjuk rasa pada 4 November 2016.

Setelah menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ke Istana Negara.

"Pertama pertemuan dengan Pak Prabowo kemarin dan kedua pertemuan hari ini dengan para ulama dan ormas Islam terbesar. Ini akan berdampak pada penciptaan suasana yang kondusif," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2016).

(baca: Atribut NU dan Muhammadiyah Dilarang Dibawa Saat Demo 4 November)

Ade menyatakan, semua pihak seyogianya menahan diri terkait unjuk rasa oleh sebagian umat Islam yang merasa tersinggung pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terkait Surat Al Maidah ayat 51.

Imbauan itu juga ia tujukan kepada Pimpinan DPR lainnya. Pasalnya, dua Wakil Ketua DPR, yakni Fadli Zon dan Fahri Hamzah berencana ikut dalam unjuk rasa yang akan digelar di depan Istana Negara.

(baca: Kasus Ahok Sudah Melebar, MUI Serahkan Penyelesaiannya kepada Polisi)

Menurut Politisi Partai Golkar itu, DPR merupakan lembaga penyalur aspirasi rakyat. Karena itu, seluruh anggota dan Pimpinan DPR bisa menyalurkan aspirasi rakyat lewat lembaga perwakilan, dimana mereka berada di dalamnya.

"Pihak yang berpolemik sebaiknya menahan diri. Terlebih kaya saya. Pada umumnya DPR untuk memperjuangkan kepentingan rakyat bisa lewat lembaganya, ada hak-hak yang kami dapatkan," lanjut pria yang disapa Akom itu.

Dalam jumpa pers di Istana, Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Ma’ruf Amin menyerukan agar unjuk rasa dilakukan dengan mematuhi aturan.

 

(baca: Ini Seruan Para Ulama untuk Pendemo 4 November)

Para ulama sepakat untuk menyerahkan kepada penegak hukum terkait penyelesaian masalah pernyataan Ahok.

"Kami menyerukan kepada kemungkinan terjadinya demonstrasi itu untuk mengikuti berdasarkan peraturan, dilakukan secara santun, damai dan tidak anarkistis, tidak timbulkan kerusakan dan juga jangan terprovokasi," ucap Ma'ruf.

Adapun Prabowo berharap unjuk rasa dapat berjalan dengan sejuk. Prabowo mengatakan, semua pihak harus sadar bahwa Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari banyak suku, agama, dan ras.

 

"Kita harus jaga jangan sampai ada unsur-unsur yang mau pecah belah bangsa," kata Prabowo seusai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016) sore.

Kompas TV Ketua MUI: Presiden Perintahkan Kasus Ahok Diproses
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com