Pemerintah Dinilai Belum Perhatikan Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 26/10/2016, 19:51 WIB
Koordinator Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), Kamala Tjandrakirana di sela acara Dialog Nasional bertema 'Mendorong Pelembagaan Kebijakan Perlakuan Khusus bagi Korban Kekerasan Masa Lalu' di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (26/10/2016). Dimas Jarot BayuKoordinator Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), Kamala Tjandrakirana di sela acara Dialog Nasional bertema 'Mendorong Pelembagaan Kebijakan Perlakuan Khusus bagi Korban Kekerasan Masa Lalu' di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (26/10/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat dinilai belum memberikan perhatian kepada korban peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, khususnya dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya.

Padahal, pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat saat ini sudah mulai memperhatikan nasib mereka melalui berbagai penerbitan peraturan daerah maupun upaya rekonsiliasi.

Hal ini diungkapkan Koordinator Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), Kamala Tjandrakirana, di sela acara Dialog Nasional bertema 'Mendorong Pelembagaan Kebijakan Perlakuan Khusus bagi Korban Kekerasan Masa Lalu', di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

"Persoalannya adalah selama ini kerja-kerja di area ekosob tidak mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Sementara, pihak-pihak yang berjalan dinamis ini hanya di tingkat lokal," ujar Kamala.

Menurut dia, para pejabat negara seolah menutup mata terhadap pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu.

Mereka, kata Kamala, selalu berdalih bahwa upaya penyelesaian masalah tersebut dapat mengganggu stabilitas politik.

"Tapi banyak pejabat negara di jakarta ini tidak melihat semua dinamika yang terjadi di tingkat lokal. Seakan-akan kalau pemerintah nasional menangani pelanggaran HAM masa lalu ada risiko konflik baru," kata Kamala.

Padahal, lanjut dia, upaya-upaya semacam ini telah sukses dilakukan di tingkat daerah.

Bahkan, gangguan stabilitas politik yang ditakutkan pemerintah pusat tidak pernah terjadi.

"Kita lagi mau menegaskan kalau Anda mengetahui apa dinamika yang sedang berjalan di komunitas, di lokal, di arena ekosob, Anda tidak mungkin berkesimpulan harus takut ada konflik baru," ujar Kamala.

Ia berharap, pemerintah pusat meniru tindakan pemerintah daerah serta elemen masyarakat dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Karena perkembangan ini sudah berjalan dengan sangat baik. Justru tugas kita mendukung apa yang sudah berkembang supaya ini berlanjut dan terus meluas," kata Kamala.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X