RUU Pemilu Segera Diserahkan ke DPR, Ini Poin-poin Krusial yang Telah Dipetakan

Kompas.com - 21/10/2016, 06:06 WIB
Warga mencelupkan jari dalam tinta usai mencontreng dalam Pilpres 2009 di TPS 5 Desa Gue Gajah, kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Rabu (8/7/2009). SERAMBI/M ANSHARWarga mencelupkan jari dalam tinta usai mencontreng dalam Pilpres 2009 di TPS 5 Desa Gue Gajah, kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Rabu (8/7/2009).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) akan segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Diperkirakan, draf RUU Pemilu akan disampaikan pekan ini atau selambat-lambatnya awal pekan depan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman usai berkomunikasi dengan Menteri Sekretariat Negara Pratikno.

"Katanya hari Sabtu paling telat masuk. Atau diagendakan hari kerja, hari Senin berarti," ujar Rambe saat dihubungi, Kamis (20/10/2016).

Pembahasan RUU Pemilu memang masih terus molor. Pemerintah sempat menjanjikan akan menyerahkan draf pada bulan Juli, namun kemudian mundur sampai September.

Hingga saat ini, DPR masih belum menerima draf tersebut. (Baca: RUU Pemilu Disebut Akan Diserahkan ke DPR Pekan Ini)

Meski pembahasan belum dimulai, namun sejumlah pihak sudah mulai memetakan poin-poin apa saja yang akan menjadi pembahasan krusial dalam UU Pemilu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menyebutkan, ada sejumlah partai yang menginginkan agar jumlah partai politik di parlemen diatur kembali.

Namun, poin tersebut diprioritaskan, sehingga syarat dan aturan pemilu nantinya menyesuaikan.

Keinginan tersebut diakomodasi peningkatan batas ambang parlemen atau parliamentary threshold.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Minta Pemda Capai Target 60 Persen Vaksinasi Dosis Pertama untuk Lansia

Kemenkes Minta Pemda Capai Target 60 Persen Vaksinasi Dosis Pertama untuk Lansia

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Kritik Fatia Ditujukan terhadap Luhut sebagai Pejabat Publik

Kuasa Hukum Sebut Kritik Fatia Ditujukan terhadap Luhut sebagai Pejabat Publik

Nasional
Kemenkes: Mobilitas di 4 Provinsi Ini Naik Seperti Sebelum Pandemi

Kemenkes: Mobilitas di 4 Provinsi Ini Naik Seperti Sebelum Pandemi

Nasional
Luhut dan Moeldoko, Para Pejabat yang Laporkan Aktivis ke Polisi...

Luhut dan Moeldoko, Para Pejabat yang Laporkan Aktivis ke Polisi...

Nasional
Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum Fatia Sebut yang Disampaikan Kliennya Bukan Pencemaran Nama Baik

Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum Fatia Sebut yang Disampaikan Kliennya Bukan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Kemenkes: Kasus Kematian Covid-19 Turun 48 Persen Sepekan Terakhir

Kemenkes: Kasus Kematian Covid-19 Turun 48 Persen Sepekan Terakhir

Nasional
Akses Konten Negatif Terkait SARA Diputus, Menkominfo: Tak Ada Ruang bagi Penista Agama

Akses Konten Negatif Terkait SARA Diputus, Menkominfo: Tak Ada Ruang bagi Penista Agama

Nasional
TNI AL Bangun 2 Kapal Rumah Sakit untuk Penanganan Covid-19

TNI AL Bangun 2 Kapal Rumah Sakit untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Wapres: Sektor Utama Halal Value Chain Produk Indonesia Tumbuh Positif Meski Pandemi

Wapres: Sektor Utama Halal Value Chain Produk Indonesia Tumbuh Positif Meski Pandemi

Nasional
Usai Diperiksa Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Irjen Napoleon Diisolasi

Usai Diperiksa Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Irjen Napoleon Diisolasi

Nasional
Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan 6 Orang Termasuk Bupati dan Kepala BPBD

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan 6 Orang Termasuk Bupati dan Kepala BPBD

Nasional
UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,33 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,33 Persen

Nasional
Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Nasional
UPDATE 22 April: Ada 49.662 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 April: Ada 49.662 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.