Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Kalau Jonan Diangkat karena Alasan Manajemen, Kenapa Dulu Dipecat?

Kompas.com - 17/10/2016, 18:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo mengangkat Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Fahri menilai janggal hal tersebut karena sebelumnya Jonan sempat dipecat dari kursi Menteri Perhubungan.

"Kalau alasan Presiden Jokowi mengangkat Jonan karena alasan manajemen, kenapa dulu Jonan dipecat dari Menteri Perhubungan? Ini kan aneh," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/10/2016).

Fahri mengatakan, jika Jonan dianggap memiliki kemampuan manajemen yang baik, semestinya tidak dicopot dari jabatan Menteri Perhubungan.

"Sekarang bilangnya mengangkat Jonan sebagai Menteri ESDM karena Jonan pintar manajemen. Nah, dulu berarti Jonan dipecat karena pintar manajemen juga? Ini bagaimana logikanya," tutur Fahri.

Fahri pun mempermasalahkan alasan Presiden mengangkat Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM. Menurut Fahri, sejatinya permasalahan kewarganegaraan Arcandra belum selesai.

"Mana ada orang yang pernah kehilangan kewarganegaraannya sebagai WNI lantas dengan mudah bisa kembali mendapatkan kembali status WNI-nya dengan begitu cepat? Semestinya tidak bisa seperti itu," ucap Fahri.

Ia juga mempertanyakan alasan pengangkatan Arcandra sebagai wakil menteri karena, menurut Fahri, Indonesia memiliki banyak stok ahli di bidang ESDM.

(Baca juga: Setelah Arcandra dan Jonan Dipanggil...)

Karena itu, Fahri menilai Jokowi tidak memiliki parameter yang jelas saat hendak mengangkat orang sebagai menteri. Padahal, kata Fahri, parameter sangat dibutuhkan agar kinerja sang menteri ke depan bisa diukur dan dinilai secara obyektif.

Politisi asli Nusa Tenggara Barat itu lantas membandingkan cara Jokowi dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Fahri menganggap cara SBY menunjuk seseorang sebagai menteri di kabinetnya jauh lebih baik dibandingkan dengan Jokowi.

"Saya juga baru tahu ini dari beberapa mantan menteri di era Pak SBY. Ternyata mereka sampai diperiksa aspek psikologisnya dan intelijen waktu itu sampai dikerahkan untuk meneliti latar belakang calon menteri agar tidak kecolongan seperti kasus Arcandra," ujar Fahri.

(Baca juga: "Harus Ada Bukti Jonan dan Arcandra Bukan Pilihan yang Salah")

Kompas TV Ignasius Jonan Akan Berantas Pungli di ESDM
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com