Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Nilai Ada Upaya Buat Keresahan dan Sudutkan Institusi

Kompas.com - 17/10/2016, 15:16 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, pemberitaan hoax terkait instruksi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sengaja dibangun untuk memperkeruh suasana menjelang Pilkada serentak 2017.

Ia menganggap, pembuat berita itu sengaja ingin menggiring opini negatif terhadap Polri.

"Kami menganalisis, melihat bahwa info ini sengaja dilempar untuk membuat sebuah keresahan untuk membangun suatu persepsi publik kepada Polri," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/10/2016).

(baca: Polri: Perintah Kapolri Periksa Amien Rais "Hoax")

Boy menganggap, pemberitaan tidak benar tersebut sangat menyudutkan Polri. Ia meminta masyarakat tidak terprovokasi dan terpancing amarahnya atas pemberitaan itu.

"Kami harap masyarakat tidak mudah mempercayai begitu saja. Bagi kami lebih penting itu bagaimana sikap masyarakat tetap dalam keadaan yang objektif menilai situasi," kata Boy.

Polri akan menindaklanjuti penyebaran berita hoax itu. Saat ini, unit Cyber Crime Bareskrim Polri tengah menelusuri siapa pihak yang harus bertanggungjawab atas terbitnya pemberitaan itu.

"Kita masih menyelidiki jadi fakta yang ada perlu penelusuran digital forensik," kata Boy.

(baca: Bareskrim Incar Penyebar "Hoax" Kapolri Perintahkan Periksa Amien Rais)

Sebelumnya, beredar pemberitaan di media online bahwa Kapolri menginstruksikan Bareskrim Polri memeriksa mantan Ketua MPR Amien Rais karena menuding Presiden Joko Widodo melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Amien diketahui ikut berorasi dalam aksi demo sejumlah ormas Islam di sekitar kantor Balaikota. Pernyataan soal dukungan Presiden terhadap Ahok itu dilontarkan saat berorasi.

Beredar pula slide berisi instruksi Kapolri untuk meredam gejolak yang ada menjelang Pilkada.

Instruksi tersebut antara lain mengerahkan imam Masjid Istiqlal, tokoh NU, dan tokoh Muhammadiyah.

Ada pula perintah untuk penggalangan tokoh-tokoh pro Ahok untuk tetap membela dan menyuarakan dukungannya.

Polisi memastikan bahwa isi slide tersebut tidak benar. Polisi tengah mengusut masalah tersebut.

Kompas TV FPI Unjuk Rasa Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com