Jokowi: Pungli Rp 10.000 Pun Saya Urus, yang Triliunan Biar KPK

SOLO, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan akan ikut mengawasi semua pungutan liar yang terjadi di berbagai istansi pemerintah, tak peduli berapa besar jumlahnya.

Jokowi mengaku saat memantau operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu, ia dikritik karena jumlah uang pungli yang diamankan polisi tidak terlalu besar.

Namun, Jokowi menegaskan bahwa ini bukanlah persoalan uang, melainkan pelayanan terhadap masyarakat.

"Yang lebih kecil pun akan saya urus. Bukan hanya Rp 500.000 atau Rp 1.000.000, urusan Rp 10.000 pun akan saya urus," kata Jokowi saat menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada warga, di Solo, Minggu (16/10/2016).

Sebanyak 3.515 warga penerima sertifikat dari Jawa Tengah yang hadir dalam acara pun bertepuk tangan riuh mendengar pernyataan Jokowi itu.

Jokowi mengatakan, pungli pada umumnya memang berjumlah kecil, tetapi jika terjadi setiap hari di seluruh Indonesia, maka jumlahnya bisa mencapai triliunan rupiah dan merugikan negara.

Oleh karena itu, Jokowi menegaskan bahwa ia akan terus mengurusi langsung masalah pungli ini.

Sebagai langkah awal, kata dia, pemerintah sudah membentuk tim Sapu Bersih Pungli yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

"Kalau urusan yang gede-gede, yang miliar, yang triliun, itu urusan KPK, iya enggak? Tapi yang urusan kecil-kecil biar urusan saya. Urusan Rp 10.000 juga enggak apa-apa," kata Jokowi.

Namun, Jokowi meminta agar masyarakat juga bersabar. Sebab, pungli saat ini sudah terjadi di berbagai sektor dan lini.

Setiap hari, Jokowi mengaku mendapat banyak pengaduan dari masyarakat mengenai pungli di akun media sosialnya, mulai dari yang berjumlah puluhan ribu hingga jutaan rupiah.

"Saya cek semuanya. Saya mendengarkan dan saya cek di lapangan," ucap Jokowi.

Kritik Fadli Zon dan Fahri Hamzah

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon mempertanyakan langkah Jokowi yang meninjau langsung operasi tangkap tangan di Kemenhub.

Fahri menilai tak ada urgensi kehadiran Presiden di Kemenhub.