Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jonan Dituntut Kembalikan Kinerja Kementerian ESDM

Kompas.com - 15/10/2016, 19:49 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Staf Khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Said Didu mengatakan, meski belakangan ini Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) sering gaduh, sejatinya di tahun pertama saat dipimpin Sudirman Said telah memiliki prestasi bagus.

Menurut Said, prestasi yang berhasil diukir Kementerian ESDM saat itu adalah berhasil membubarkan Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Kehadiran anak perusahaan PT Pertamina itu justru dianggap membuat sistem perminyakan di Indonesia menjadi tidak efisien.

"Waktu itu masih dipimpin Pak Sudirman Said dan belum gaduh, kalau kinerja Kementerian ESDM konsisten seperti setahun awal saat berhasil membubarkan Petral, saya rasa tata kelola migas (minyak dan gas) serta pertambangan di Indonesia akan lebih baik saat ini," kata Said dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/2016).

Said mengatakan, tugas utama Ignasius Jonan, Menteri ESDM yang baru, ialah mengembalikan irama kerja kementeriannya menjadi seperti saat tahun pertama Sudirman bekerja. Said mengaku saat itu Kementerian ESDM memiliki tekad dan strategi yang kuat untuk mewujudkan tata kelola migas dan pertambangan yang bagus.

Apapun yang menghalang, seperti Petral yang meski memiliki dukungan politik besar, bisa dibubarkan.

"Saat ini, Kementerian ESDM punya peluang untuk kembali memberantas mafia migas dan pertambangan. Pasalnya, Jonan merupakan orang yang tak kenal kompromi dengan mafia dan itu harus dimanfaatkan dengan baik," kata Said.

Presiden Joko Widodo melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM yang baru dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM pada Jumat kemarin.

Menurut Jokowi, alasan utama penunjukan keduanya adalah alasan manajerial. "Ini isu manajemen, jangan ditarik ke isu-isu personal dan politik," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com