Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OTT Kemenhub, Kematian Galaxy Note 7, dan Pengemis Jutawan, Ini Berita Kemarin yang Patut Anda Simak

Kompas.com - 12/10/2016, 06:59 WIB

PALMERAH, KOMPAS.com – Kepolisian menangkap tangan enam pegawai di Kementerian Perhubungan karena melakukan pungli.

Operasi tangkap tangan tersebut menjadi berita utama pada Selasa (11/10/2016), salah satunya karena Presiden ikut memantau langsung di lokasi. Hal ini untuk menunjukkan bahwa negara bertekad memberantas pungli.

Berita lain yang tak kalah menarik adalah penghentian penjualan Samsung Galaxy Note 7 yang dilaporkan sering terbakar, serta penutupan tempat hiburan malam yang sering dijadikan sebagai lokasi transaksi narkoba.

Berita selanjutnya adalah soal sidang Jessica yang berlangsung hari ini dengan acara membacakan pledoi. Menurut rencana, pledoi akan dibacakan sendiri oleh Jessica

Berita lain yang cukup unik adalah penemuan uang Rp 90 juta dari seorang pengemis yang terjaring razia.

Berikut 5 berita kemarin yang sebaiknya Anda simak:

1. Penangkapan Pelaku Pungli di Kemenhub

Nibras Nada Nailufar Polisi membawa enam orang terkait operasi tangkap tangan pungutan liar di Kementerian Perhubungan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Selasa (11/10/2016).
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap beberapa orang pejabat Kementerian Perhubungan, Selasa siang. Mereka diduga terlibat tindak pidana pemerasan melalui pungutan liar di pelabuhan.

Salah satunya ditangkap beserta barang bukti berupa uang yang diduga sebagai suap untuk memuluskan sejumlah proses yang seharusnya dilakukan secara online.

Menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan kepolisian terhadap beberapa oknum di Kementerian Perhubungan, Presiden Joko Widodo menyatakan perang terhadap kegiatan pungli atau pungutan liar.

Jokowi sampai meninjau langsung operasi tangkap tangan yang dilakukan polisi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10/2016) sore.

Sejumlah kalangan menilai tindakan Jokowi memantau di lokasi ini berlebihan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, misalnya menilai tak ada urgensinya kehadiran Presiden di sana.

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang mempertanyakan langkah itu sebagai upaya menutupi isu lain. Terlebih lagi, uang pungli dari oknum PNS yang disita hanya puluhan juta rupiah.

Meski begitu, Istana Kepresidenan merespons anggapan publik tersebut dengan menegaskan, kedatangan Jokowi itu sebenarnya bukan untuk melihat proses operasi tangkap tangannya.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo menyatakan kedatangan Presiden Jokowi lebih pada upaya memperbaiki pelayanan publik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com