Kompas.com - 11/10/2016, 19:41 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo yang meninjau langsung operasi tangkap tangan oknum pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan.

Ia menilai tak ada urgensinya kehadiran Presiden di sana.

Terlebih lagi, uang pungli dari oknum PNS yang disita hanya puluhan juta rupiah.

"Kalau ini mah hanya gejala. Harusnya jangan terlalu sibuk dengan gejalanya, apalagi gejalanya hanya puluhan juta itu memang di mana-mana," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

"Di RT, di desa juga ada, apa Presiden mau keliling 73.000 desa untuk ngurusin uang puluhan juta?" kata dia.

Menurut Fahri, Presiden Jokowi seharusnya lebih fokus untuk mengatasi akar permasalahan pungutan liar.

Ia mengatakan, Presiden adalah seorang pemimpin politik yang bisa membuat undang-undang, menggunakan anggaran, hingga memobilisasi aparatur negara baik sipil maupun militer.

"Presiden punya strategi enggak? Daripada sekadar bilang stop, stop (pungli). Saya khawatir dia enggak paham," ujar Fahri.

Fahri mengatakan, tindakan Presiden ini akan memancing sejumlah reaksi. Ada yang menganggapnya berlebihan.

"Kalau sekadar sensasi mendatangi tempat ada uang puluhan juta yang dipungut, ini tuh titik sampah di tengah masyarakat kita banyak. Tapi, apa itu jadi urusan Presiden?" ujar dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.