Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sama-sama Tolak Ahok, PPP Kubu Romy Ajak Lulung Gabung

Kompas.com - 11/10/2016, 11:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan yang dipimpin Romahurmuziy mengajak Abraham Lunggana alias Lulung untuk bergabung dengan pihaknya.

Lulung selama ini merupakan loyalis PPP yang dipimpin Djan Faridz.

Namun, Lulung menolak keputusan Djan yang mendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

"Kita membuka pintu lebar-lebar untuk haji Lulung. Kita ajak kembali Lulung untuk lebih besar lagi PPP di DKI, pintunya terbuka," kata Sekjen PPP kubu Romy, Arsul Sani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

 

(baca: Lulung: Kalau Saya Dukung Ahok, 1 Juta Suara Pemilih PPP Akan Hilang)

Arsul menambahkan, PPP akan memberikan jabatan apa saja yang diminta oleh Lulung. Termasuk jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI yang sekarang dipegang Lulung di kubu Djan.

"Yang enggak bisa cuma Ketum dan Sekjen," tambah anggota Komisi III DPR ini.

Arsul mengatakan, Lulung dan kubu Romahurmuziy selama ini memang kerap memiliki perbedaan pandangan.

 
 

(baca: Lulung: Saya Masih Konsisten sebagai Lambang Perlawanan terhadap Ahok)

Namun, kini Lulung dan PPP Romy memiliki kesamaan, yakni tidak mendukung Ahok di Pilkada DKI Jakarta.

PPP kubu Romy memilih mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

"Terlepas perbedaan kami dengan haji Lulung, tapi tetap satu hal kami sama. Kita tidak mau usung orang yang tidak ada basis dukungannya di konstituen," kata dia.

Arsul juga menekankan bahwa dukungan PPP kubunya ke Agus-Sylvi adalah yang resmi. Sebab, kubunya mengantongi surat keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai syarat untuk mengusung pasangan calon di Pilkada.

(baca: Ogah Dukung Ahok, Lulung Bakal Diberi Sanksi PPP Kubu Djan Faridz)

"Kalau dukungan Djan Faridz ke Ahok itu sama saja dengan dukungan ormas," ucap Arsul.

Lulung sebelumnya menyatakan masih akan bertahan di partainya. Ia siap diberi sanksi oleh Djan Faridz atas sikapnya yang menolak Ahok.

"Iyalah. Saya kan dibesarkan oleh partai ini, dan masih loyal sama beliau (Djan Faridz), saya sangat mengerti," kata Lulung kepada Kompas.com, Minggu (9/10/2016).

Kompas TV Haji Lulung: Ahok Pasti Kalah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com