Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengawalan Mobil Presiden Tanpa Sirene, Klakson, apalagi Menghentikan Kendaraan

Kompas.com - 09/10/2016, 13:26 WIB

Formasi dengan penyebutan nama ini memang membuat geli. Pasalnya, formasi jalan itu mengingatkan ciri-ciri seorang tokoh yang menyisir rambutnya bergaya belah tengah.

Ada juga kode jalan yang menyebutkan formasi "rambut jambul" yang mengingatkan dandanan rambut tersisir rapi dan berjambul seseorang untuk menunjukkan jalan mulus meski bergelombang.

Sebaliknya, jika arus jalan lancar, petugas akan menyebutkan sebuah formasi lucu dan unik, yang mengingatkan ciri seseorang berambut gundul.

Seorang petugas Paspampres lainnya menyebutkan, formasi-formasi jalan yang unik dan lucu itu, ketika pertama kali diperdengarkan, beberapa waktu lalu, membuat Jokowi tertawa geli di perjalanan.

Inilah "kenikmatan" kemacetan di jalan yang setiap pagi dan petang atau malam hari ditempuh Presiden Jokowi bolak- balik berangkat dan pulang kerja melewati kepadatan arus lalu lintas dari Istana Kepresidenan Bogor hingga Istana Merdeka Jakarta atau sebaliknya.

Menurut Bambang, telepon yang datang dari rekan sejawatnya, yang pernah bertugas di Paspampres, memang memuji prosedur pengawalan mobil iring-iringan Presiden, yang kini berbeda dengan periode sebelumnya.

Dalam catatan Kompas, sejak zaman Presiden Soeharto hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, iring-iringan mobil kepresidenan ada kalanya tak hanya menggunakan sirene sebagai penanda kendaraan very-very important person (VVIP) yang akan lewat, tetapi juga membunyikan klakson dan menghentikan arus lalu lintas kendaraan lainnya agar para pejabat bisa melintas cepat dengan aman, tiba tepat waktu.

Namun, sejak era Jokowi-Jusuf Kalla, terjadi perubahan besar. Keduanya bukan hanya memangkas jumlah rangkaian kendaraan dari sebelumnya 14-15 mobil menjadi 7 mobil saja.

Jokowi-Kalla juga melarang menggunakan sirene, klakson hingga menghentikan arus kendaraan di setiap persimpangan.

Meskipun sebagai Presiden dan Kepala Negara, Jokowi tahu diri dengan tidak menambah beban kemacetan warga Bogor dan Jakarta. (HAR)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com