Dalam Perjuangan Besar, Tak Boleh Ada Ruang untuk Perasaan Pribadi

HINGAR bingar Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tengah menuju puncak. Sederet peristiwa dan kejutan yang mewarnai perjalanan pesta demokrasi ini menjadi topik utama media massa dan sosial media. Bahkan, yang turut membuat gaduh pun tidak sebatas warga Ibu Kota, melainkan hingga pelosok daerah.

Dari sejak muncul nama-nama bakal calon gubernur hingga akhirnya mengerucut jadi tiga pasangan, saya hanya memantau dari media massa dan sesekali sosial media.

Namun, saya menjadi ingin membuat tulisan menyikapi pendapat dalam tulisan kolom salah satu pengamat politik yang saya kagumi, Dr. Yudi Latif, bertajuk “Politik Akal Sehat” yang dimuat di harian Kompas 27 September 2016 lalu. 

Saya mengutip langsung tulisan Yudi dalam kolom itu alinea ke-4, “Pesan berantai yang tersebar melalui media sosial juga secara satir mempertanyakan integritas dan marwah politik kubu yang lain. Seseorang yang pernah menghujat tokoh sentral kubu ini sebagai pelanggar HAM dan proksi mafia, kini dengan senang hati menerima pinangannya. Adapun sang tokoh yang  pernah dinista pun seperti mati akal untuk bisa berdiri tegak dengan otonomi ideologinya.”

Saya memahami alinea tersebut sebagai pendapat Yudi bahwa langkah politik Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, telah mati akal, sesat akal, serta mengorbankan kesehatan nalar publik.

Langkah itu adalah mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Padahal, Anies pernah melontarkan kritikan tajam kepada Prabowo saat menjadi tim pemenangan Jokowi-JK saat Pilpres 2014 lalu.

Sepenggal catatan Yudi tersebut sangat singkat namun cukup mengena perasaan. Saya adalah orang yang sudah 23 tahun hidup bersama Prabowo. Baik saat masih aktif menjadi militer, saat hijrah menjadi pengusaha, hingga akhirnya terjun ke politik praktis dan mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya.

Dalam perjalanannya, saya sudah seringkali menyaksikan sikap politik Prabowo yang terbilang aneh untuk ukuran politikus, namun menjadi teladan bagi norma atau fatsun politik.

Saya tak perlu berbicara sejarah yang durasi waktunya sangat panjang. Dalam beberapa kurun waktu yang dekat saja, kita masih ingat dengan sederet peristiwa politik yang melibatkan nama Prabowo. Misalnya saja saat Pilgub DKI 2012 lalu.

Kala itu, Prabowo berusaha mati-matian mendukung pasangan Jokowi-Ahok. Bagi dia, Jakarta membutuhkan perubahan dan memerlukan sosok pemimpin yang mau bekerja dan mengerti persoalan masyarakat. Dia tak hanya mengorbankan waktu dan tenaga, tetapi juga materi yang jumlahnya cukup banyak.

Selang beberapa hari saat pasangan ini dinyatakan sebagai pemenang, Prabowo mengumpulkan para pengurus Partai Gerindra di kediamannya dan memberikan instruksi agar seluruh kadernya jangan ada yang mengganggu atau “cawe-cawe” proyek dengan posisi Ahok sebagai wakil gubernur.

Prabowo tak segan-segan akan memecat kadernya bila ada yang kedapatan memanfaatkan posisi Ahok sebagai orang nomor dua di Ibu Kota.

Seiring waktu berjalan, akhirnya Ahok meninggalkan Gerindra tanpa pamit dan musyawarah. Penyebabnya hanya karena Gerindra mendukung sistem pemilihan kepala daerah kembali dipilih DPRD dengan segala pertimbangan.

Kendati akhirnya Pilkada tetap dilipih langsung oleh rakyat, Ahok tidak kembali dan justru kerap mengeluarkan pernyataan yang isinya menyudutkan Gerindra. Ahok seakan meludahi sumur yang airnya pernah dia minum. Lantas apa sikap Prabowo? Apakah murka kepada Ahok? Tidak! Dia tetap menghormati Ahok dengan pilihannya.

Saya melihat mimik kekecewaan pada wajah Prabowo, namun saya tak menduga dengan apa yang dia lontarkan menyikapi hengkangnya Ahok. “Kita harus tetap dukung Ahok bila kerja-kerjanya berpihak kepada rakyat, dan kita harus kritisi bila kebijakannya menyimpang,” demikian singkat pernyataan Prabowo kala itu.

Di waktu yang hampir bersamaan, Prabowo juga pernah dikhianati dalam perjanjian Batu Tulis oleh salah satu partai politik. Bagi Prabowo yang dibesarkan oleh militer, perjanjian atau komitmen adalah sesuatu yang sakral.

Namun, ternyata ingkar dalam kesepakatan seakan hal yang biasa dalam politik. Meski kecewa, Prabowo tetap berusaha membangun komunikasi baik dan menaruh hormat kepada petinggi partai tersebut. “Kita harus tetap hormati Beliau, bagaimanapun Beliau anak seorang Proklamator,” kata Prabowo menyinggung sang ketua umum partai tersebut.

Saat Pilpres tiba, Prabowo bersama sejumlah partai politik menggalang sebuah kekuatan dengan nama Koalisi Merah Putih (KMP).

Ketika pada tahap akhir penyelenggara pemilu menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang, Prabowo mengumpulkan mitra koalisinya dengan maksud pamit dan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kebersamaan selama berjuang di Pilpres.

Namun apa yang terjadi? Salah satu ketua umum partai besar meminta agar Prabowo tidak pergi dan melemparkan wacana koalisi permanen sebagai penyeimbang pemerintah.

Prabowo mengabulkan harapan tersebut. Bagi dia, peran penyeimbang memang diperlukan dalam mengawal pemerintah. Koalisi pun berlanjut. Rapat demi rapat dilakukan untuk menyikapi persoalan bangsa.

Seiring waktu berjalan, gelagat tidak enak mulai muncul dari beberapa mitra koalisi. Secara diam-diam beberapa dari mereka membangun komunikasi dengan pemerintah.

Benar saja, ternyata beberapa kawan seperjuangan akhirnya tak tahan menjadi oposan dan memilih bergabung dengan kekuasaan dengan kompensasi kursi dan jabatan.

Lagi-lagi, Prabowo menghormati keputusan mereka dan enggan ikut-ikutan bergabung dengan kekuasaan dengan pertimbangan menjaga kehormatan partai dan konsisten menjadi kontrol pemerintah.

“Jangan sedih, kita tidak sendirian, kita berkoalisi dengan rakyat,” pekik Prabowo membakar semangat para kadernya dalam pelatihan kader Gerindra pertengahan Agustus 2016.

Anies Baswedan

Tiba saatnya saya menulis tentang Anies Baswedan. Prabowo dan Gerindra tentu masih ingat dengan segala sepak terjang Anies mulai saat menjadi tim pemenangan Jokowi-JK hingga akhirnya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagi Prabowo, Anies adalah pribadi yang berkualitas dengan isi kepala, memiliki kapabilitas dalam kinerja, serta brilian dalam berkarya. Selain itu, Anies juga dinilai cakap membangun komunikasi dengan segala lapisan masyarakat dengan tetap menjaga norma dan etika.

Anies benar-benar menjadi antitesa dari pemimpin Jakarta saat ini. Terutama dalam hal manajemen emosi.

Atas dasar itu Prabowo tak segan-segan memilih Anies sebagai calon gubernur dan menempatkan Sandiaga Uno yang merupakan kader Gerindra di nomor dua (calon wakil gubernur).

Persoalan apa partai Anies tak dihiraukan oleh Prabowo. Baginya, perubahan bagi Jakarta lebih penting dibanding persoalan internal partai. Lantas, bagaimana dengan track record Anies yang pernah menyudutkan Prabowo? Tenang, Prabowo sangat terlatih dalam hal memaafkan dan move on dalam politik.

Bila tak percaya, lihat saja betapa ksatrianya Prabowo yang rela menemui Jokowi sesaat setelah Pilpres. Bahkan, Prabowo juga turut hadir dan memberikan hormat dalam pelantikan Jokowi sebagai Presiden.

Prabowo juga hadir saat dimintai tanggapan oleh Jokowi di Istana Bogor kendati diguyur hujan. Dan Prabowo juga turut hadir dan bergembira di acara pernikahan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

"Meski dia lawan saya, kita harus yakin ada Merah Putih di pundaknya," kata Prabowo saat disinggung pertemuannya dengan Jokowi.

Teladan Nabi

Pemahaman Prabowo tentang agama tentunya tidak sedalam para kiai dan ulama. Namun, teladan Nabi Muhammad SAW dalam berjuang menjadi salah satu inspirasi bagi Prabowo.

Saat Nabi Muhammad menghadapi cercaan, hinaan bahkan pengkhianatan dalam berjuang, dia tidak patah arang dan tidak pula memusuhi pelakunya. Karena, bagi Nabi Muhammad, ada kepentingan besar yang harus diperjuangkan ketimbang persoalan pribadi yang melibatkan perasaan.

Hal ini pula yang mengilhami sosok Prabowo. Dia tetap menghormati lawan dan memaafkan mantan lawan karena ada persoalan besar yang menghinggapi bangsa ini ketimbang persoalan pribadi ataupun golongan. Terlebih Prabowo sudah hidup dengan kondisi mapan dan berhak menikmati hidup dengan penuh kesenangan.

Inilah politik ala Prabowo. Politik adalah sesuatu yang baik dan mulia bila sesuai dengan cita-cita luhurnya. Namun, politik menjadi absurd dan cenderung negatif karena ulah para pengamat yang melihat politik hanya bertujuan membela segelintir orang. Pragmatis.

Padahal, mengenyahkan tujuan pribadi, termasuk kebencian pada orang-orang yang dulu berseberangan, untuk tujuan kemaslahatan bangsa yang lebih luas, itulah hakikat politik yang sebenarnya.

Bila ada yang menilai Prabowo mati akal, sesat akal, dan mengorbankan kesehatan nalar publik karena mengusung Anies Baswedan, sejatinya mereka telah kehilangan harapan dalam bernegara, serta memiliki keinginan bahwa politik harus kejam, harus memelihara dendam, harus memikirkan satu golongan, dan harus mengabaikan tujuan perubahan.

"Dalam perjuangan besar untuk Merah Putih dan Bangsamu, tidak boleh ada ruang untuk perasaan pribadi..." (Prabowo Subianto).