Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anang Hermansyah Nilai Kemenristek Dikti Belum Ada Langkah Konkret Terkait Vokasi

Kompas.com - 23/09/2016, 18:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Komisi X Anang Hermansyah mengatakan, hingga saat ini kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) belum menunjukkan arah yang konkret terkait program pendidikan vokasi.

Padahal, pendidikan vokasi menjadi salah satu andalan program pemerintahan Jokowi.

"Khusus untuk Kemenristek Dikti, hingga tahun kedua pemerintah ini belum ada langkah konkret yang disusun oleh Menteri Nasir terkait program pendidikan vokasi," kata Anang di Jakarta pada Jumat (23/9/2016).

Anang menambahkan, jumlah sekolah SMK di Indonesia 5.545 unit. Namun, pendidikan vokasi di tingkat perguruan tinggi jauh lebih rendah.

"Hanya 5 persen jumlah pendidikan vokasi di perguruan tinggi dari total perguruan tinggi se-Indonesia," ujar politisi Fraksi PAN itu.

Menurut Anang, ada sejumlah kendala teknis dalam pemenuhan kuantitas pendidikan vokasi di tingkat perguruan tinggi. Salah satunya terkait dengan syarat sumber daya pengajar.

"Persoalannya, sangat sulit menemukan akademisi S2 yang mengajar vokasi. Lazimnya akademisi cenderung text book sedangkan pendidikan vokasi cenderung dinamis dan inovatif," ujar Anang.

Melihat situasi tersebut Anang menilai semestinya pemerintah dapat mencari jalan keluar dengan membuat rumusan konkret untuk mengatasi kendala di lapangan.

Sebab, pendidikan vokasi mampu menjawab kebutuhan bangsa terhadap SDM siap pakai, terlebih di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Menteri harus beri solusi," kata politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Lebih lanjut, Anang menyebutkan bahwa pendidikan vokasi merupakan hulu dari proses karya intelektual yang berbasis riset dan berujung terhadap supremasi karya intelektual.

Sehingga, dia mengingatkan agar para menteri terkait dapat mengejawantahkan ide Presiden Jokowi terhadap pendidikan vokasi.

"Presiden telah berkali-kali sampaikan tentang pentingnya pendidikan vokasi. Namun sampai hari ini kita belum mengetahui apa narasi pendidikan vokasi ini dari para menteri," ujar Anang.

(Ida Nurcahyani/ant)

Kompas TV Meristek Minta Penjahat Seksual "Ditandai"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com