Kompas.com - 23/09/2016, 18:36 WIB
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus musisi, Anang Hermansyah, saat ditemui di Balai Kota, Senin (11/4/2016).  Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPolitisi Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus musisi, Anang Hermansyah, saat ditemui di Balai Kota, Senin (11/4/2016).
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Komisi X Anang Hermansyah mengatakan, hingga saat ini kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) belum menunjukkan arah yang konkret terkait program pendidikan vokasi.

Padahal, pendidikan vokasi menjadi salah satu andalan program pemerintahan Jokowi.

"Khusus untuk Kemenristek Dikti, hingga tahun kedua pemerintah ini belum ada langkah konkret yang disusun oleh Menteri Nasir terkait program pendidikan vokasi," kata Anang di Jakarta pada Jumat (23/9/2016).

Anang menambahkan, jumlah sekolah SMK di Indonesia 5.545 unit. Namun, pendidikan vokasi di tingkat perguruan tinggi jauh lebih rendah.

"Hanya 5 persen jumlah pendidikan vokasi di perguruan tinggi dari total perguruan tinggi se-Indonesia," ujar politisi Fraksi PAN itu.

Menurut Anang, ada sejumlah kendala teknis dalam pemenuhan kuantitas pendidikan vokasi di tingkat perguruan tinggi. Salah satunya terkait dengan syarat sumber daya pengajar.

"Persoalannya, sangat sulit menemukan akademisi S2 yang mengajar vokasi. Lazimnya akademisi cenderung text book sedangkan pendidikan vokasi cenderung dinamis dan inovatif," ujar Anang.

Melihat situasi tersebut Anang menilai semestinya pemerintah dapat mencari jalan keluar dengan membuat rumusan konkret untuk mengatasi kendala di lapangan.

Sebab, pendidikan vokasi mampu menjawab kebutuhan bangsa terhadap SDM siap pakai, terlebih di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Menteri harus beri solusi," kata politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Lebih lanjut, Anang menyebutkan bahwa pendidikan vokasi merupakan hulu dari proses karya intelektual yang berbasis riset dan berujung terhadap supremasi karya intelektual.

Sehingga, dia mengingatkan agar para menteri terkait dapat mengejawantahkan ide Presiden Jokowi terhadap pendidikan vokasi.

"Presiden telah berkali-kali sampaikan tentang pentingnya pendidikan vokasi. Namun sampai hari ini kita belum mengetahui apa narasi pendidikan vokasi ini dari para menteri," ujar Anang.

(Ida Nurcahyani/ant)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi IX Anggap MoU Vaksin Nusantara Langkah Positif Kembangkan Penelitian

Komisi IX Anggap MoU Vaksin Nusantara Langkah Positif Kembangkan Penelitian

Nasional
Kabareskrim: Sampai 2021 Tak Ada Pengajuan Cabut Status WNI Jozeph Paul Zhang

Kabareskrim: Sampai 2021 Tak Ada Pengajuan Cabut Status WNI Jozeph Paul Zhang

Nasional
Kominfo: YouTube Sudah Blokir Konten Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Kominfo: YouTube Sudah Blokir Konten Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

Nasional
ICW Nilai Tuntutan 4 Tahun Penjara untuk Penyuap Juliari Sangat Rendah

ICW Nilai Tuntutan 4 Tahun Penjara untuk Penyuap Juliari Sangat Rendah

Nasional
Disomasi, Kubu KLB: Demokrat Tak Berhak Larang Penggunaan Atribut

Disomasi, Kubu KLB: Demokrat Tak Berhak Larang Penggunaan Atribut

Nasional
Polri: Jozeph Paul Zhang Berstatus Tersangka Penistaan Agama

Polri: Jozeph Paul Zhang Berstatus Tersangka Penistaan Agama

Nasional
Kemendagri Ganti 36.077 Dokumen Kependudukan untuk Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB

Kemendagri Ganti 36.077 Dokumen Kependudukan untuk Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB

Nasional
Polemik Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud: Tidak Pernah Diterbitkan, Masih Penyempurnaan

Polemik Kamus Sejarah Indonesia, Kemendikbud: Tidak Pernah Diterbitkan, Masih Penyempurnaan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Asli Jozeph Paul Zhang | Jozeph Paul Zhang Diduga Tak Berada di Indonesia

[POPULER NASIONAL] Nama Asli Jozeph Paul Zhang | Jozeph Paul Zhang Diduga Tak Berada di Indonesia

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Dokumen Administrasi Perjalanan Harus Dibawa jika Keluar Daerah

PPKM Mikro Diperpanjang, Dokumen Administrasi Perjalanan Harus Dibawa jika Keluar Daerah

Nasional
UPDATE: Total 4.282 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 11 di Singapura

UPDATE: Total 4.282 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 11 di Singapura

Nasional
Nota Kesepahaman Diteken, Pengembangan Vaksin Nusantara Tidak Dikomersialkan

Nota Kesepahaman Diteken, Pengembangan Vaksin Nusantara Tidak Dikomersialkan

Nasional
Nilai Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Tarik dan Revisi Kamus Sejarah

Nilai Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Tarik dan Revisi Kamus Sejarah

Nasional
Kontroversi Pembentukan Undang-undang dan Bertambahnya Pengujian di MK

Kontroversi Pembentukan Undang-undang dan Bertambahnya Pengujian di MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X