Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Potensi Pecah, Koalisi Pendukung Ahok Diingatkan untuk Jaga Soliditas

Kompas.com - 22/09/2016, 19:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, ada potensi perpecahan di internal koalisi partai pengusung bakal calon gubernur dan wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Ahok-Djarot diusung koalisi PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, dan Golkar.

Menurut Qodari, sinyal perpecahan itu muncul ketika PDI Perjuangan secara resmi menyatakan ikut mendukung Ahok-Djarot yang sudah lebih dulu diusung Nasdem, Hanura, dan Golkar.

Qodari mengatakan, sebagai pemilik kursi terbanyak, PDI-P terlihat "mengambil alih" Ahok dengan melakukan deklarasi yang tak dihadiri perwakilan resmi ketiga partai lainnya.

"Makanya deklarasi kemarin itu seolah PDI-P hendak menunjukkan kepada publik bahwa deklarasi tersebut adalah peran penting PDI-P. Itu bahaya dan menjadi peringatan bagi para pengusung Ahok," kata Qodari, dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2016).

(Baca: Djarot Sebut Nusron Diganti, Ketua Tim Pemenangan Ahok Diisi Kader PDI-P)

Qodari mengatakan, dengan deklarasi terpisah yang dilakukan PDI-P dan tiga partai lainnya, menunjukkan ada dua kubu dalam koalisi pendukung Ahok-Djarot.

Dua kubu adalah kubu PDI-P dan kubu Nasdem, Hanura, serta Golkar.

Sinyal perpecahan lainnya ditunjukkan dengan mundurnya Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Boy Sadikin pasca deklarasi dukungan terhadap Ahok-Djarot.

"Jadi tanda-tanda seperti itu harus diperhatikan oleh partai-partai pendukung Ahok jika ingin tetap solid," lanjut Qodari.

(Baca: Nusron Mengaku Tak Masalah Posisi Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot Diambil PDI-P)

PDI Perjuangan resmi memutuskan untuk kembali mengusung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Keputusan ini diumumkan di kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2016).

Langkah PDI-P tersebut menyusul Nasdem, Hanura, dan Golkar yang lebih dulu mendeklarasikan diri bakal mengusung Ahok di Pilgub DKI.

Kompas TV Nasdem: Ahok-Djarot Wajib Lanjutkan Pekerjaan Sampai Selesai
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com