Diponegoro Tampar Patih Yogya dan Korupsi Pejabat Kita

Untuk kasus korupsi, reformasi yang diteriakkan di jalan-jalan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya di awal tahun 1998 hanyalah jeda.

Karena jeda, setelah teriakan reformasi mereda, perilaku koruptif kita pelan-pelan muncul kembali dan kini terang-terangan memunculkan wajahnya. 

Jika kita malu mengakui atau berusaha menolak fakta ini, mari kita tengok apa yang dipertontonkan para pejabat negeri ini.

Para pejabat seperti yang tidak pernah jeri melihat upaya keras yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjaga nyala harapan akan membaiknya negeri ini.

Sebagai lembaga yang lahir sebagai tuntutan reformasi, KPK (2004) hadir sebagai lembaga yang paling banyak meringkus pejabat-pejabat yang muncul karena reformasi. Sebuah ironi yang pahit untuk kita akui.

Tidak heran jika Ketua KPK Agus Rahardjo mengawali jumpa pers operasi tangkap tangan penyidik KPK atas Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman dengan kalimat "Dengan penuh keprihatinan...."

TRIBUNNEWS/HERUDIN Ketua DPD RI Irman Gusman keluar dari gedung KPK Jakarta menuju ke mobil tahanan KPK usai diperiksa, Sabtu (17/9/2016).

Irman Gusman bersama tiga orang lain ditangkap di rumah dinas Ketua DPD dengan barang bukti uang Rp 100 juta yang dibungkus plastik warna putih. Bungkusan uang yang semula rapi ini diamankan dari dalam kamar Irman Gusman.

Perubahan bungkusan ini menjadi dasar bagi KPK untuk meyakini bahwa Irman Gusman mengetahui isi bungkusan yaitu uang tunai. Berdasarkan gelar perkara KPK, Irman Gusman, Xaveriandy dan Memi ditetapkan sebagai tersangka.

(Baca: KPK Pastikan Irman Gusman Tahu Bungkusan Berisi Uang)

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, dengan suap itu, Irman Gusman diharapkan memberikan rekomendasi kepada Bulog agar Xaveriandy mendapat jatah untuk impor gula. 

Penangkapan Irman Gusman menjadi seperti "bonus" karena awalnya KPK menangani perkara lain milik Xaveriandy yaitu penangkapan 30 ton gula impor tanpa label standar nasional Indonesia (SNI). Perkaranya tengah berjalan di Pengadilan Negeri Padang.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Xaveriandy sebagai tersangka karena diduga memberi suap Rp 365 juta kepada Farizal, jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Suap menyuap menjadi hal lumrah bagi Xaveriandy.

Setelah diawali dengan kalimat "Dengan penuh keprihatinan....", penangkapan Irman Gusman yang telah menjadi Ketua DPD selama 12 tahun (sejak lembaga hasil reformasi ini berdiri tahun 2004) diiringi permintaan maaf.

Wakil Ketua DPD GKR Hemas menyampaikan permintaan maaf itu kepada daerah beserta rakyat yang diwakili DPD. Hemas lantas menyebut, penangkapan Irman Gusman memengaruhi upaya gigih DPD menggalang dukungan memperkuat kewenangan DPD lewat amandeman UUD 1945.