Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Kunjungi Rusun Rawa Bebek, Fadli Zon Nilai Relokasi Warga Semena-mena

Kompas.com - 16/09/2016, 19:38 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, tak menutup kemungkinan DPR akan memanggil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terkait relokasi rumah warga di sejumlah titik di Jakarta.

Relokasi tersebut dianggap semena-mena dan tidak dilakukan melalui proses negosiasi yang baik.

Hal tersebut diungkapkan Fadli saat meninjau Rumah Susun (Rusun) Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (16/9/2016).

Sehari sebelumnya, ia menerima pengaduan dari aktivis Ratna Sarumpaet dan sejumlah warga yang rumahnya digusur oleh Pemda DKI.

Mereka menuntut keadilan karena belum mendapatkan hunian yang layak.

(Baca: Fadli Zon Minta Warga Rusun Rawa Bebek Dibebaskan Uang Sewa)

Dalam kesempatan tersebut, Fadli turut mengajak tiga Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, yaitu Ahmad Riza Patria, Endro Hermono, dan Biem Triani Benjamin.

"Nanti kami tindak lanjuti temuan-temuan itu dengan komisi terkait. Mungkin bisa kami panggil juga Saudara Ahok terkait penggusuran-penggusuran itu. Terkait penggunaan aparat juga diminta pertanggungjawaban," ujar Fadli, di Rusun Rawa Bebek, Jumat sore.

Adapun sejumlah temuan yang dimaksud adalah terkait kondisi Rusun Rawa Bebek.

Salah satunya, kondisi tempat menjemur pakaian yang dinilai kurang layak.

Selain ukurannya terbatas, warga rusun juga memasak di tempat tersebut karena tak ada dapur pada unit yang mereka tempati.

Kondisi tempat menjemur pakaian tersebut juga dinilai berbahaya oleh warga, terlebih pasca terjatuhnya Muhammad Ilham Ilmi, seorang anak berusia tiga tahun yang jatuh dari lantai empat.

Saat mau mengambil botol susu, ia terjatuh melalui sela tralis ke lantai dasar.

Mereka menganggap kejadian tersebut karena Blok A tempat mereka tinggal sebenarnya diperuntukkan para lajang, bukan keluarga.

Hal ini membuat kondisi gedung tidak ramah bagi anak-anak.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com