Usai Kunjungi Rusun Rawa Bebek, Fadli Zon Nilai Relokasi Warga Semena-mena

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, tak menutup kemungkinan DPR akan memanggil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terkait relokasi rumah warga di sejumlah titik di Jakarta.

Relokasi tersebut dianggap semena-mena dan tidak dilakukan melalui proses negosiasi yang baik.

Hal tersebut diungkapkan Fadli saat meninjau Rumah Susun (Rusun) Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur, Jumat (16/9/2016).

Sehari sebelumnya, ia menerima pengaduan dari aktivis Ratna Sarumpaet dan sejumlah warga yang rumahnya digusur oleh Pemda DKI.

Mereka menuntut keadilan karena belum mendapatkan hunian yang layak.

(Baca: Fadli Zon Minta Warga Rusun Rawa Bebek Dibebaskan Uang Sewa)

Dalam kesempatan tersebut, Fadli turut mengajak tiga Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, yaitu Ahmad Riza Patria, Endro Hermono, dan Biem Triani Benjamin.

"Nanti kami tindak lanjuti temuan-temuan itu dengan komisi terkait. Mungkin bisa kami panggil juga Saudara Ahok terkait penggusuran-penggusuran itu. Terkait penggunaan aparat juga diminta pertanggungjawaban," ujar Fadli, di Rusun Rawa Bebek, Jumat sore.

Adapun sejumlah temuan yang dimaksud adalah terkait kondisi Rusun Rawa Bebek.

Salah satunya, kondisi tempat menjemur pakaian yang dinilai kurang layak.

Selain ukurannya terbatas, warga rusun juga memasak di tempat tersebut karena tak ada dapur pada unit yang mereka tempati.

Kondisi tempat menjemur pakaian tersebut juga dinilai berbahaya oleh warga, terlebih pasca terjatuhnya Muhammad Ilham Ilmi, seorang anak berusia tiga tahun yang jatuh dari lantai empat.

Saat mau mengambil botol susu, ia terjatuh melalui sela tralis ke lantai dasar.

Mereka menganggap kejadian tersebut karena Blok A tempat mereka tinggal sebenarnya diperuntukkan para lajang, bukan keluarga.

Hal ini membuat kondisi gedung tidak ramah bagi anak-anak.

"Ini adalah contoh bahwa rusun ini tidak layak huni. Kalau layak huni pasti keselamatannya dipikirkan," kata Fadli.

Fadli juga mengaku mendapat informasi dari para warga bahwa dialog yang dilakukan Pemda sangat minim.

Beberapa orang warga juga mengeluh karena kehilangan pekerjaan. Sebab, tempat kerja mereka yang mayoritas berada di sekitar kawasan Pasar Ikan terlalu jauh dari lokasi sekarang.

Banyak dari mereka yang kini menganggur.

"Menurut saya ini suatu tindakan yang tidak manusiawi. Padahal kesiapan rumah yang layak huni adalah amanat konstitusi," ucap Politisi Partai Gerindra itu.

"Kami dapat laporan masih ada 110 titik penggusuran lagi. Ini tindakan yang harus dicegah. Karena hak untuk mendapatkan hunian yang layak adalah hak segala bangsa," lanjut dia.