Namun, jika penyelidikan menunjukkan bahwa lambannya bongkar muat itu tidak ditemukan unsur pidana dan lebih disebabkan kesalahan administrasi maka Polri akan menyerahkan keputusannya kepada Presiden kembali.
"Bisa saja beliau melakukan langkah-langkah lain di luar dari penegakan hukum. Misalnya, ya saya enggak ngertilah, apa mungkin pergantian pejabat pelabuhan, kan bisa saja," ujar Tito.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui masih banyak pelabuhan besar yang proses bongkar muatnya masih lamban.
Menurut dia, hal itu disebabkan masih adanya unsur-unsur yang tidak melakukan mekanisme satu atap dengan baik.
"Masih adanya pihak-pihak yang belum optimal menjalankan peran satu atap. Dua tempat yang masih memprihatinkan memang Surabaya dan Belawan," ujar Budi.
Ia pun bertekad untuk terus mengoptimalkan dwell time supaya lebih cepat dan efektif.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.