Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faktor Politis dalam Penunjukan Kepala BIN dan Terpilihnya Budi Gunawan...

Kompas.com - 09/09/2016, 08:18 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejak era reformasi, jabatan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai dipilih dengan pertimbangan politis oleh presiden.

Posisinya yang selevel menteri di kabinet maupun duta besar perwakilan Indonesia di luar negeri, menjadikan orang-orang terdekat atau yang dianggap dekat dengan presiden, mendapatkan jabatan tersebut.

Hal itu disampaikan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono saat dijumpai awak media usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (8/9/2016) sore. Hendro mengaku mengalami hal tersebut.

"Saya lihat di era reformasi ini kepala BIN ini merupakan suatu political appointee (ditunjuk secara politis)," kata dia.

Pertimbangan politis, menurut Hendro, tak hanya terjadi di Indonesia. Di sejumlah negara besar yang memiliki intelijen kuat, keberadaan orang dekat presiden juga mengisi jabatan strategis di dalamnya.

"Tapi kebetulan yang namanya Budi Gunawan juga orang yang cerdas, dari buah intelektual," ujarnya.

(Baca juga: Kemesraan Budi Gunawan dan DPR...)

Lantaran penunjukkannya yang bersifat politis, Hendro mengaku, untuk urusan internal bidang pembenahan dan teknis intelijen, lebih menjadi tanggung jawab seorang wakil kepala BIN.

Saat Hendro menjabat, posisi itu dijabat oleh As’ad Said Ali. As’ad yang merupakan anggota organik, memulai karirnya di dunia intelijen sejak 1974 saat BIN masih bernama Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN).

Ketika Presiden Joko Widodo hendak mengganti Marciano Norman yang saat itu menjabat Kepala BIN, nama As’ad sempat diajukan Hendro ke Jokowi. Namun, Jokowi lebih memilih Sutiyoso.

Dihubungi terpisah, As’ad tak menampik, jika namanya pernah diajukan sebagai kandidat calon kepala BIN.

"Wah, enggak tahu juga ya, kalau mungkin benar ya, itu dulu ya. Itu dulu," kata As’ad.

Ia mengakui, jika unsur politis di dalam penunjukan kepala BIN sangat kental. Layaknya seorang menteri, menurut dia, kepala BIN merupakan "President’s men".

"Pak Budi ini kan kembali masalah politis ya," ujarnya.

(Baca juga: "Jangan Sampai Penunjukan Budi Gunawan Dijadikan Alat Politik")

 

Meski begitu, As'ad mengakui kemampuan dan kompetensi Budi Gunawan. Sebagai seorang polisi yang kini menjabat wakil kepala Polri, As’ad yakin Budi memiliki kemampuan manajerial yang baik.

Kemampuan itu tentu dibutuhkan, terlebih intelijen merupakan dunia baru bagi Budi Gunawan.

Di internal BIN sendiri, institusi yang dikenal sebagai institusi sipil itu, tidak sepenuhnya dikuasai sipil. Tidak sedikit TNI dan Polri yang menduduki jabatan strategis di internal BIN.

"Jadi bagaimana membikin keseimbangan yang bisa memberikan harapan masa depan masing-masing. Selama keseimbangan itu tidak tercapai, susah mereka bekerja," ucapnya.

"Saya kenal beliau (Budi Gunawan), pintar orang itu. Pintar dan termasuk kiri-kanannya bagus komunikasi. Ya nanti lihat di lapangan saja," ucapnya.

Kompas TV DPR Setuju Budi Gunawan Jadi Kepala BIN
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com