Interupsi Warnai "Ketok Palu" Budi Gunawan sebagai Kepala BIN

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat Paripurna DPR, Kamis (8/9/2016), mengagendakan pengambilan keputusan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dengan meminta persetujuan anggota Dewan yang hadir.

"Apakah laporan Komisi I DPR RI terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan calon kepala BIN dapat disetujui?" tanya Taufik.

"Setujuu," jawab para anggota Dewan lantang.

Namun, tak lama kemudian, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faizal, melakukan interupsi.

Dia menyinggung soal kerja BIN berkaitan dengan perekrutan menteri oleh Presiden. Pernyataan Akbar ini mengarah pada kasus kewarganegaraan Arcandra Tahar yang sempat diangkat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menurut Akbar, status Arcandra itu tak diketahui karena tak ada masukan dari BIN terkait latar belakang calon menteri.

"Ini persoalan besar bagi kita. Saya ingin DPR bersikap tegas soal ini dan meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi," ujar Akbar.

Pernyataan Akbar kemudian dilanjutkan oleh rekan satu fraksinya dari Komisi VI, Zulfan Lindan.

Menurut Zulfan, DPR harus benar-benar memikirkan hal tersebut dan menunjukkan sikap tegas.

"Ini persoalan bangsa dan negara. Jangan lagi pencitraan. Kita harus menyikapi hal-hal yang perlu kita sikapi," kata Zulfan.

Dua interupsi anggota Fraksi Partai Nasdem tersebut langsung ditanggapi oleh interupsi anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.

Ruhut mengajak semua anggota Dewan untuk berkepala dingin dan lebih dahulu memberikan penghormatan kepada Budi Gunawan yang sudah disetujui DPR untuk menjadi kepala BIN.

"Kita tahu, Nasdem itu ruling party biarlah urusan Pak Brewok. Hari ini kita hormati saja Pak BG jadi komandan BIN. Kami semua cinta, rindu Pak BG. Kami semua sayang beliau," tutur Ruhut. 

Budi Gunawan diajukan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Sutiyoso sebagai kepala BIN. Proses pergantiannya diawali dengan uji kepatutan dan kelayakan yang digelar Komisi I pada Rabu (7/9/2016).

Semua anggota Komisi I yang mewakili 10 fraksi menyatakan, Budi layak menjadi kepala BIN.