Komnas HAM: Upaya Penanganan Kebakaran Hutan oleh Pemerintah Masih Bersifat Sporadis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pemerintah perlu membenahi mekanisme penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar lebih terencana, sistematis, dan terpadu.

Dari kajian bersama Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) serta pemantauan terkait kebakaran hutan yang terjadi pada 2015-2016 di Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Tengah, Komnas HAM menemukan adanya tumpang tindih kewenangan penanganan dan lemahnya otoritas serta tanggung jawab dari lembaga pemerintah.

Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan, tumpang tindih kewenangan tersebut mengakibatkan belum adanya perbaikan yang signifikan dalam menangani karhutla meski sudah berlangsung selama 18 tahun.

"Komnas HAM mencatat perkembangan positif yang diupayakan pemerintah dengan membentuk Badan Restorasi Gambut dan upaya pencegahan lain. Namun, upaya tersebut masih bersifat sporadis," ujar Sandrayati saat memberikan keterangan di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2016).

(Baca: Kapolri Instruksikan Kasus Kebakaran Hutan Tak Boleh Dihentikan)

Sandrayati menjelaskan, dalam mengantisipasi kasus kebakaran hutan, pemerintah seharusnya melakukan harmonisasi peraturan.

Menurut hasil pemantauan, Komnas HAM menemukan adanya peraturan yang tidak sama dalam menentukan status kebencanaan. Akibatnya, upaya perlindungan terhadap masyarakat terkait pemenuhan hak atas kesehatan menjadi tidak maksimal.

"Soal penentuan status kualitas udara, misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kesehatan, dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) punya sikap yang berbeda," kata Sandrayati.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila mengkritik mekanisme pengeluaran anggaran dalam menangani kebakaran hutan yang terlalu rumit.

(Baca: Lestarikan Hutan atau Korupsi?)

Pemerintah di daerah, kata Siti, tidak bisa memaksimalkan anggaran dengan cepat karena harus menunggu status darurat bencana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

"Anggaran seharusnya dikeluarkan begitu ada asap. Namun, tindakan itu sangat lambat karena harus ada status bencana. Kami menilai ada kerumitan birokrasi, seharusnya ada diskresi," ujar Siti.

Selain itu, Siti juga mengungkapkan bahwa pemerintah belum memiliki mekanisme yang jelas terkait penerapan situasi wilayah yang tidak layak huni.

Pemerintah belum pernah mengeluarkan peringatan atau menentukan daerah mana saja yang bisa dihuni pasca-kebakaran hutan. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui apakah daerah tersebut memiliki kualitas yang memadai untuk ditinggali.

"Belum ada mekanisme yang jelas terkait situasi wilayah itu tidak layak huni. Tidak ada warning dari pemerintah," ungkap Siti.