Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi : ASEAN Perlu Arsitektur Keamanan Kawasan yang Kokoh

Kompas.com - 07/09/2016, 16:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menilai ASEAN memerlukan arsitektur keamanan yang kokoh dan komprehensif demi meningkatkan stabilitas kawasan.

Hal ini mengingat kemungkinan potensi konflik terbuka terjadi yang diakibatkan sejumlah aktivitas di kawasan Asia Tenggara.

"Kita memerlukan arsitektur keamanan kawasan yang kokoh, yang komprehensif, yang memajukan sentralitas ASEAN dan berkontribusi lebih efektif bagi keamanan dan stabilitas kawasan," ujar presiden saat menghadiri ‘retreat’ KTT ASEAN ke-29, di National Convention Centre (NCC), Vientiane, Laos, Rabu, seperti dilansir Antara, Rabu (7/9/2016).

Menurut Presiden, berbagai mekanisme yang ada di ASEAN saat ini, seperti ASEAN Plus Three, ASEAN Regional Forum dan East Asia Summit (EAS) belum sepenuhnya menjamin ketenangan di kawasan.

Oleh karenanya, arsitektur keamanan nantinya diharapkan dapat mencapai tujuan hakiki yang tercantum pada 'Treaty of Amity and Cooperation' (TAC) dan East Asia Summit Bali Principles 2011.

Selain isu keamanan, Presiden juga mengangkat pentingnya kerja sama maritim. ASEAN, lanjut Presiden, harus segera menerapkan komitmen kerja sama maritim yang telah disepakati pada pertemuan tingkat tinggi East Asia Summit (EAS) tahun 2015.

"Bagi saya kerja sama maritim juga harus sungguh-sungguh atasi sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, sengketa wilayah, penculikan dan perampokan bersenjata," kata Presiden.

Presiden juga mencatat beberapa lokasi di laut memerlukan perhatian khusus masyarakat ASEAN. "Jangan sampai aksi kriminal di laut kita menjadi 'a new normal'. Saya mendorong agar kita tingkatkan kerja sama keamanan laut," imbuh Presiden.

Di akhir sambutannya, Presiden mengingatkan bahaya ekstremisme dan terorisme di Asia Tenggara. Untuk itu, dia meminta kepada semua kepala negara atau pemerintahan ASEAN untuk mengoptimalkan semua mekanisme ASEAN untuk memerangi ekstremisme terorisme.

"Kita harus ambil tindakan bersama dan perkuat keamanan rumah kita masing-masing," ucap Presiden.

Kompas TV Jokowi Hadiri Pertemuan G20 di Tiongkok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com