Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Percepat Penyaluran KIP, Mendikbud Minta Bupati dan Wali Kota Gerakkan Kepala Desa

Kompas.com - 02/09/2016, 16:17 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meninjau langsung penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) di sejumlah sekolah di Malang, Jawa Timur, Jumat (2/9/2016).

Sekolah yang didatanginya yakni Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mangliawan 01, SD Muhammadiyah 9, dan SD Islam Sabilillah.

"Saya ingin mengecek penyaluran KIP dan segera bisa saya laporkan kepada Presiden," ujar Muhadjir sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendikbud, Jumat.

Dalam kesempatan itu, Muhadjir meminta pemerintah daerah mempercepat penyaluran KIP.

"Kepada Bupati, Wali Kota, mohon agar digerakkan kepala -kepala desa agar bisa secara proaktif memproses KIP. Mudah-mudahan penyaluran KIP bisa tercapai 60 persen sampai September 2016," ujar dia.

KIP Malang

Bupati Malang Rendra Kresna menjelaskan, penyaluran KIP di kabupatennya memang baru mencapai 40 persen. Masih ada 60 persen peserta didik yang laik mendapatkan KIP namun belum terdistribusi.

Hal itu disebabkan pemerintah kabupaten menunggu para orangtua itu mendaftarkan diri menjadi penerima KIP di masing-masing sekolahnya.

"Kami masih bersifat menunggu, untuk orangtua agar dapat melaporkan ke sekolah supaya dapat diurus kartunya ke Dapodik," ujar Rendra.

Di SDN Mangliawan 01 yang dikunjungi Muhadjir sendiri, dari 400 peserta didik, 24 orang di antaranya dikategorikan layak mendapatkan KIP.

Namun, baru 15 peserta didik yang sudah memegang kartu fisiknya. Sisanya masih dalam proses sinkronisasi data.

Kompas TV Mendikbud: Sistem Full Day School Tak Bebani Siswa
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com