Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Tegaskan Koalisi Pendukung Ahok Tak Tergantung PDI-P

Kompas.com - 01/09/2016, 13:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai menegaskan bahwa koalisi pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat ini sudah sangat ideal.

Selain Golkar, Ahok didukung Partai Hanura dan Partai Nasdem untuk maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Dengan dukungan yang dikantongi saat ini, Ahok sudah memiliki 23 kursi DPRD DKI.

Jumlah ini dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi syarat mendaftar pilgub yakni 20 persen kursi.

Selain itu, koalisi ini juga masih dibantu oleh kelompok relawan Teman Ahok.

"Enggak perlu (PDI-P) karena yang sekarang saja sudah bagus. Kalau enggak mau ikut, kami tetap jalan," kata Yorrys, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Yorrys mengakui, sampai saat ini Ahok memang masih menginginkan dukungan PDI-P sebagai tambahan kekuatan pendukungnya.

Oleh karena itu, ia menyambut baik jika Partai berlambang banteng itu mau bergabung dalam koalisi pendukung Ahok.

Namun ia menegaskan, koalisi pendukung Ahok tidak bergantung dengan dukungan PDI-P.

"Kalau (PDI-P) mau datang, Alhamdulillah memperkuat. Tapi kalau enggak mau ikut, kami tetap jalan. Karena kami punya keyakinan," tambah Yorrys.

Sekjen Partai Nasdem Nining Indra Saleh juga menegaskan hal serupa.

Nining menyebutkan, seluruh unsur pendukung Ahok saat ini sudah sudah mempersiapkan calon sebagai pendamping Ahok.

Koalisi pendukung Ahok saat ini akan segera menentukan Cawagub karena pendaftaran Pilkada DKI segera dibuka.

Sementara, PDI-P hingga saat ini belum juga mengambil keputusan.

"Kita memberikan kesempatan juga (kepada PDI-P). Tapi kalau susah saatnya kami akan ambil sikap," kata dia.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com