Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: 1.500 Anak Terkena Vaksin Palsu

Kompas.com - 24/08/2016, 18:40 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengungkapkan, setidaknya 1.500 anak menerima vaksin palsu.

Data itu diperoleh Tim Bersih Satgas berdasarkan pemeriksaaan 14 rumah sakit dan 6 klinik yang mendapatkan distribusi vaksi palsu sejak 2014. 

Angka 1.500 anak itu berdasarkan data hasil penelusuran terakhir per 23 Agustus 2016.

"Sesudah dapat dari Bareskrim, kita lakukan verifikasi di rumah sakit tersebut, kita minta medical record dan data dari mereka," ujar Nila dalam rapat bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2016).

Berdasarkan data yang dirilis Kemenkes, 1.500 anak yang terkenal vaksin palsu terdapat di berbagai wilayah.

Sebanyak 915 anak di Provinsi DKI Jakarta, 211 anak di Provinsi Banten dan 374 anak di Provinsi Jawa Barat.

(baca: YLBHI: Kinerja Satgas Vaksin Palsu Lamban dan Tidak Transparan)

Nila mengatakan, pemerintah memberikan imunisasi ulang kepada korban. Menurut dia, imunisasi wajib diberikan kepada anak agar kekebalan tubuh mereka kembali.

Namun, ia mengakui ada korban vaksin palsu yang belum menerima imunisasi ulang dengan berbagai alasan.

Data Kemenkes, dari 1.500 anak tersebut, sebanyak 975 anak yang diberikan vaksin ulang.

Menurut Nila, sebanyak 37 anak lainnya tidak diberikan vaksin ulang karena tak ditemukan masalah kesehatan.

(baca: Korban Vaksin Palsu di Harapan Bunda Belum Dapat Jaminan Hak Sehat)

Kemudian, 303 anak menolak divaksin kembali, 31 anak berstatus sedang sakit, 113 anak tidak bisa dihubungi, 10 anak sedang di luar kota, 21 anak tidak hadir saat vaksin ulang, dan 10 anak karena alasan lainnya.

Nila menegaskan, jika masih ada orangtua yang ragu soal keaslian vaksi yang diterima anak sebelumnya, pihaknya akan melakukan imunisasi ulang terhadap anak tersebut.

"Misalnya belum yakin anak dapat vaksin, kalau ragu, boleh diberikan imunisasi ulang. Ini tidak ada namanya overdosis vaksin. Bagi yang ragu silakan juga berkonsultasi dengan dokter anak," tandas Nila.

(baca: BPOM: Banyak "Pintu" dan "Jendela" Pengadaan Vaksin pada Fasilitas Kesehatan)

Nila menjelaskan orangtua tidak perlu ragu dan takut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan anak. Pasalnya, vaksin dari pemerintah akan diberikan tanpa biaya.

"Kita menyatakan bahwa kami memberikan kembali gratis, kalau mau ke dokter pribadinya silahkan," tutur dia.

Kompas TV Rumah Tersangka Vaksin Palsu Sepi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com