Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ajak 24 Profesor Indonesia di AS untuk Bangun Papua

Kompas.com - 18/08/2016, 14:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengajak 24 profesor asal Indonesia yang bekerja di Amerika Serikat untuk bekerja di dalam negeri.

Mereka nantinya akan membantu pemerintah Indonesia membangun wilayah Papua.

"Ada 24 (profesor) yang saya minta siapkan bidang pendidikan di Papua. Membantu sekolah vokasi, masih dalam pembicaraan dengan Universitas Cendrawasih dan Universitas Papua. Kita akan bangun juga sebuah pusat riset untuk padi di Merauke," kata Jokowi saat menerima ratusan teladan nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2016).

Jokowi menyebut jumlah orang Indonesia yang berprestasi namun memilih kerja di luar negeri sangat banyak.

(baca: Jokowi: Kita Harusnya Hargai Orang Berprestasi, Bukan Gaduh Terus)

Kedepannya, lanjut Jokowi, akan ada banyak lagi masyarakat Indonesia di luar yang akan diminta kembali ke dalam negeri untuk membantu pemerintah.

Jokowi menilai, kontribusi mereka sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah menghadapi persaingan global.

"Saya tidak mau yang berprestasi di negara kita justru karena kita tidak ambil, kita tidak manfaatkan, justru digunakan oleh negara lain. Atau karena situasi di negara kita yang tak mendukung, orang berprestasi lari ke negara lain," ucap Jokowi.

Salah satu orang Indonesia di AS yang ditarik oleh Jokowi ke Indonesia adalah Arcandra Tahar.

Ia diminta menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam reshuffle kabinet Jilid II pada akhir Juli 2016.

Namun, belum sebulan Arcandra menjabat, ia diketahui pernah memiliki paspor Amerika Serikat.

Berdasarkan UU Nomor 12/2016, maka status WNI Arcandra otomatis hilang karena memiliki paspor negara lain.

Setelah kabar ini menyebar di media sosial dan menjadi pemberitaan luas, akhirnya Jokowi memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM.

Namun dalam sambutannya, Jokowi sama sekali tak menyebut soal Arcandra. Sejak polemik kewarganegaraan Arcandra tersiar, belum ada pernyataan yang keluar dari Kepala Negara.

Saat ditanya wartawan mengenai Arcandra, Jokowi menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menjawabnya.

Kompas TV Arcandra Hadiri Upacara Kemerdekaan di Istana
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com