Luhut Setuju Arcandra Tetap Bantu Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan setuju apabila mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar tetap membantu pemerintahan, meski bukan sebagai menteri. 

Presiden Joko Widodo, kata Luhut, bisa menempatkan Arcandra di posisi lain. "Kalau anda tanya saya, dengan knowledge-nya (Arcandra), kenapa tidak (ikut membantu pemerintah)?" kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/8/2016).

Namun, Luhut tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Joko Widodo.

Yang pasti, Jika Presiden tetap menginginkan bantuan Arcandra dalam membangun sektor ESDM, maka ia menyambut baik hal itu.

"Tapi kan saya tidak tahu keputusan Presiden," kata Luhut yang ditunjuk Jokowi sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM menggantikan Arcandra.

Luhut pun menilai Arcandra sudah menunjukkan kinerja yang baik selama 20 hari menjabat sebagai Menteri ESDM. Salah satunya dapat dilihat dari keinginan Arcandra menekan struktur biaya gas.

Luhut menilai kinerja Arcandra jauh dari kepentingan asing yang dituduhkan sejumlah pihak. "Saya harap teman-teman media semua enggak usah over react tentang ini dan kita butuh manusia seperti Pak Candra ini," ucap Luhut.

Arcandra yang dilantik pada Reshuffle atau perombakan kabinet jilid II diberhentikan secara hormat oleh Presiden Jokowi karena kedapatan memiliki paspor Amerika Serikat sejak 2012.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2016 tentang Kewarganegaraan, seseorang kehilangan statusnya sebagai WNI apabila memiliki paspor negara lain.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah sebelumnya juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap menggunakan keahlian Arcandra Tahar dalam bidang energi. (Baca: Fahri Hamzah: Saya Mohon Presiden Tetap Gunakan Keahlian Arcandra)

Kekeliruan yang telah dibuat dengan menunjuk Arcandra sebagai Menteri ESDM diharapkan menjadi sebuah pelajaran yang tak terulang.

"Khususnya untuk melakukan proses konsolidasi industri migas kita, atau sektor energi kita yang selama ini diindikasikan terdapat banyak mark up dan kesalahan hitung yang mengakibatkan banyaknya kerugian nasional," kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu saat dihubungi Senin (15/8/2016).

"Jadi saya memohon Presiden tetap menggunakan keahlian dia (Arcandra)," sambung dia. Menurut dia, ada banyak jabatan yang sesungguhnya tak memerlukan keharusan yang bersangkutan merupakan warga negara asli. Misalnya, untuk mengkonsolidasi blok-blok minyak dan gas baru.