Administrasi Negara Ceroboh

Kompas.com - 15/08/2016, 16:18 WIB
Menteri ESDM Arcandra Tahar.


KOMPAS/WISNU WIDIANTOROMenteri ESDM Arcandra Tahar.
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS — Polemik status kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mencerminkan kecerobohan administrasi negara.

Kepercayaan publik bisa terganggu jika pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa menjelaskan status kewarganegaraan Arcandra, yang diduga telah menjadi warga negara Amerika Serikat sejak 2012.

Syamsuddin Haris, peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta, Minggu (14/8/2016), berpendapat, polemik kewarganegaraan Arcandra menunjukkan kecerobohan administrasi negara.

Kecerobohan ini bukan sebatas soal pemeriksaan latar belakang calon menteri, melainkan juga ketidakmampuan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri memonitor WNI berpaspor ganda.

"Tidak ada sinergi Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Imigrasi (Kemenkumham) dalam soal yang sama," kata Syamsuddin. Syamsuddin mendorong pemerintah berbenah agar kejadian serupa tidak terulang.

(Baca: Wiranto: Saya Akan Undang Pak Arcandra untuk Jelaskan ke Masyarakat)

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan, Arcandra telah melepaskan status kewarganegaraan AS seiring menerima tawaran bergabung di Kabinet Kerja. Kini, Arcandra hanya memiliki paspor Indonesia yang berlaku hingga tahun 2017.

Ketika Presiden menawarkan posisi menteri, lanjut Wiranto, Arcandra bersedia melepas kariernya dan meninggalkan AS.

"Itu membuktikan ia memiliki nasionalisme yang bagus dan bersedia mengabdi untuk kepentingan bangsa. Karena itu, ia melakukan proses melepaskan kewarganegaraan AS dengan menyatakan sumpah serta menyerahkan paspor Amerikanya," ujar Wiranto kepada Kompas.

Seusai mendampingi Presiden Jokowi membuka Jambore Nasional X Pramuka di Cibubur, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan, Arcandra adalah pemegang paspor Indonesia.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Nasional
Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Nasional
Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Nasional
TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

Hingga Kamis Ini, Pemerintah Telah Distribusikan 700.000 APD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X