Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagas Kokurikuler, Mendikbud Dinilai Tak Paham soal Pendidikan Karakter

Kompas.com - 12/08/2016, 07:25 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menolak gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tentang program kokurikuler.

Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti berharap adanya kajian lebih lanjut terhadap kokurikuler. Gagasan itu sebelumnya dikenal publik dengan sebutan "full day school".

"Semoga hanya wacana. Gagasan itu masih perlu dikaji dan didialogkan. Karena ide yang niatnya baik, belum tentu pas dengan apa yang dibutuhkan para siswa," kata Retno dalam pesan singkat, Jumat (12/8/2016).

Retno menilai Muhadjir gagal memahami makna dan metode pembelajaran pendidikan karakter. Pendidikan karakter, kata dia tidak harus diajarkan melalui jam tambahan di sekolah.

"Pendidikan karakter dilakukan terus menerus oleh semua guru. Tidak harus melalui jam belajar tambahan maupun melalui kokurikuler," ucap Retno.

Menurut Retno, pendidikan karakter dapat dilakukan di sekolah maupuan di rumah. Bahkan, lanjut dia, rumah adalah tempat penanaman karakter yang pertama dan utama.

Gagasan kokurikuler yang dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuai polemik di masyarakat.

(Baca: Kokurikuler, Gagasan Mendikbud yang Menuai Polemik...)

Berbagai pihak dari mempertanyakan penerapan kokurikuler. Masyarakat bahkan membuat petisi dalam jaringan berjudul "Tolak Pendidikan "Full Day"/SehariPenuh di Indonesia".

Namun demikian, Muhadjir mengatakan wacana kokurikuler tetap berjalan. Menurut Muhadjir, penerapan kokurikuler akan terus dikaji dan disiapkan teknis pelaksanaannya.

"Full day (sehari penuh) jalan. Teknisnya belum, tetapi insya Allah jalan," kata Mendikbud seusai berkunjung ke SMK Muhammadiyah Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (10/8/2016).

(Baca: Mendikbud: Program "Full Day School" Tetap Jalan, Teknisnya Belum

Sebelumnya, dalam kesempatan yang berbeda, Muhadjir mengaku tidak bermasalah jika program kokurikuler batal diterapkan. Muhadjir mengatakan akan mencari program lain yang lebih tepat untuk masyarakat.

"Kalau tidak (diterapkan) ya enggak apa-apa, kami tarik (programnya) saya coba cari pendekatan lain," ujar Muhadjir di bilangan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (9/8/2016).

(Baca: Mendikbud: Mending Di-"bully" Sekarang daripada Ribet Nantinya...)

Kompas TV Mendikbud: Sistem Full Day School Tak Bebani Siswa
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com