Kokurikuler, Gagasan Mendikbud yang Menuai Polemik...

JAKARTA, KOMPAS.com – Gagasan kokurikuler yang dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy masih menuai polemik di masyarakat.

Sebagian besar kalangan meminta agar Muhadjir mempertimbangkan kembali dan mengkaji terlebih dahulu rencana penerapan gagasan tersebut.

Salah satu permintaan itu berasal dari Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku telah mendapat informasi awal terkait gagasan itu dari Muhadjir.

Dari penjelasan yang didapatkan, para siswa nantinya tidak akan belajar dari pagi hingga sore sebagaimana yang dikhawatirkan sebagian pihak. Melainkan, mereka juga akan mendapat materi pelajaran umum dan pendidikan karakter bangsa.

"Namun saya ungkapkan kepada Beliau untuk dikaji lebih lanjut," kata Puan setelah meresmikan Rumah Sakit milik Universitas Sebelas Maret di Kartasura, Sukoharjo, Rabu (10/8/2016).

Awalnya, gagasan yang dicetuskan Muhadjir bukanlah kokurikuler, melainkan "Full Day School".  Hal itu diungkapkan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu usai menghadiri kegiatan pengajian di bekas kampusnya itu, Minggu (7/8/2016) lalu.

(Baca: Ini Alasan Mendikbud Usulkan "Full Day School")

Muhadjir sempat mengklaim, jika gagasan yang dicetuskannya itu didukung Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal itu diungkapkan Muhadjir setelah bertemu Kalla di kantornya, Senin (8/8/2016).

(Baca: Mendikbud Usul Siswa Bersekolah Seharian Penuh, Wapres Kalla Setuju)

Meski begitu, gelombang penolakan terus berdatangan. Bahkan, upaya penentangan itu sampai ke dunia maya. Salah satunya dengan digagasnya petisi online berjudul "Tolak Pendidikan "Full Day"/SehariPenuh di Indonesia".

Petisi di  situs www.change.org itu digagas oleh salah seorang orangtua murid, Deddy Mahyarto Kresnoputro. Sejak dibuat pada Selasa (9/8/2016) lalu hingga kini petisi itu sudah ditandatangani 37.735 orang.

Sementara itu, Ketua DPR Ade Komaruddin meminta, agar Mendikbud tidak gegabah dalam mengeluarkan gagasan. Bahkan, ia juga meminta agar gagasan itu sebaiknya segera dicabut.

"Sebaiknya diurungkan pernyataan dari Pak Mendikbud yang baru itu. Tidak gegabah sebelum jadi kontroversi yang melebar," kata Ade di Kompleks Parlemen.

(Baca: Ketua DPR Minta Mendikbud Tak Gegabah soal Gagasan Kokurikuler)

Hal senada disampaikan Ketua MPR, Zulkifli Hasan. Wilayah Indonesia yang luas berupa daerah kepulauan dan banyak pedesaan dinilai Zulkifli belum siap untuk menerima program sehari penuh di sekolah.

Daerah pun menolak

Di sejumlah daerah di Tanah Air, sejumlah kepala daerah juga menolak gagasan tersebut. Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, misalnya, khawatir jika anak-anak nantinya justru akan jenuh jika kebijakan itu diterapkan.

Tak hanya itu, dikhawatirkan peran orangtua di dalam mendidik anak akan semakin kecil. Padahal, peran tersebut diperlukan guna membangun karakter anak.

"Anak akan bertemu dengan keluarganya semakin terbatas. Waktu bermain dengan teman sekitar rumah juga terbatas," kata Rudy di Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/8/2016).