Kritik Kokurikuler, Anang Nilai Mendikbud Tak Paham Demografi Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah menyayangkan gagasan kokurikuler yang dilontarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Gagasan itu sebelumnya dikenal publik dengan sebutan "Full Day School".

Menurut Anang, setiap gagasan harusnya berdasarkan peta persoalan pendidikan di Indonesia. Ia pun menilai gagasan kokurikuler tersebut menunjukkan ketidakpahaman atas demografi pendidikan di Indonesia.

"Secara filosofis dan praktis, gagasan tersebut bermasalah," tutur Anang melalui keterangan tertulis, Rabu (10/8/2016).

Anang menambahkan, gagasan seharian berada di sekolah itu sangat bias kota. Muhadjir dinilai belum memahami kompleksitas masalah pendidikan, seperti soal kesenjangan antardaerah di Indonesia.

Gagasan kokurikuler menjadi sulit diwujudkan merata di setiap daerah, di antaranya karena masih ada kesenjangan fasilitas infrastruktur, fasilitas penunjang, hingga sumber daya tenaga pengajar.

"Apalagi sampai saat ini ada 10.985 desa yang belum memiliki SD. Semestinya Mendikbud berpikir keras soal ini daripada melempar wacana yang tidak produktif di publik," tutur musisi asal Jember itu.

Politisi PAN itu menyarankan Muhadjir untuk menindaklanjuti program Mendikbud era Anies Baswedan yang belum tuntas, yaitu Kurikulum 2013 (K-13).

Menurut Anang, program tersebut dapat mengakomodasi visi-misi Nawacita yang digaungkan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Mendikbud diminta memberi perhstian serius terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), mulai soal infrastruktur dan SDM.

Menurut Anang, PAUD menjadi pintu masuk negara untuk melakukan investasi sumber daya manusia yang unggul.

"PAUD harus menjadi perhatian serius. Negara-negara maju mengalokasikan anggaran secara serius untuk mengurus PAUD. Menteri semestinya memiliki perhatian serius soal PAUD ini," tutur Anang.