BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Mahkamah Konstitusi

Menguat, Usulan Indonesia Jadi Sekretariat Tetap Asosiasi MK Se-Asia

Kompas.com - 09/08/2016, 15:24 WIB
Sri Noviyanti

Penulis


BALI, KOMPAS.com
– Menguat, usulan menjadikan Indonesia sebagai lokasi sekretariat tetap Asosiasi Mahkamah Konstitusi Asia dan Lembaga Sejenis (Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions atau AACC).

"Mayoritas delegasi mengapresiasi dan mengusulkan Indonesia menjadi salah satu kandidat sekretariat tetap, (yaitu) di bidang perencanaan dan koordinasi," kata Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah, Selasa (9/8/2016).

Usulan ini berdasarkan penilaian Indonesia selalu punya perencanaan matang dan terkoordinasi setiap menghelat acara.

Pembahasan mengenai bentuk sekretariat tetap AACC dan kandidat lokasi berlangsung dalam sesi pertama Secretariat General Meeting Kongres ke-3 AACC di Nusa Dua Convention Center.

Dalam pembahasan, menguat pula bentuk sekretariat tetap tidak akan tunggal. (Baca juga: Di Bali, Delegasi 16 Negara Bicara Hak Konstitusional Warga Negara)

“Dari pembahasan dan hasil diskusi dengan para sekretaris jenderal negara anggota AACC didapatkan seluruh peserta diskusi mengusulkan bentuk sekretariat tetap AACC adalah sekretariat bersama," lanjut Guntur.

Soal bentuk sekretariat, beda pendapat hanya datang dari Turki. Menurut Guntur, delegasi negara itu menyarankan sekretariat tetap yang dibentuk tetap melekat pada satu negara yang menjadi Presiden AACC.

"Atas nama efisiensi,” sebut Guntur menirukan pendapat delegasi Turki.

Dalam format sekretariat bersama, kendali sekretariat tetap akan dipegang oleh lebih dari satu negara. Pertimbangannya, sejumlah negara itu punya kekuatan di bidang yang berbeda.

Bersama Indonesia, kandidat untuk sekretariat tetap bersama AACC adalah Korea Selatan.  Alasan dukungan untuk Negeri Gingseng adalah keunggulan mereka di bidang penelitian dan pengembangan.

"Nantinya, direncanakan ada sinergi antara Indonesia dengan Korea (Selatan)," ujar Guntur.

Terkait bentuk sekretariat tetap ini, menurut Guntur tidak ada persoalan.

KOMPAS.com/SRI NOVIYANTI Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah, saat memimpin pertemuan para sekretaris jenderal Asosiasi MK se-Asia (Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions atau AACC), Selasa (9/8/2016).

“Tidak masalah kalau bentuknya sekretariat bersama, yang penting tujuan asosiasi untuk membangun soliditas tercapai,” ujar Guntur yang juga menjadi ketua untuk pertemuan sekretaris jenderal di Kongres ke-3 AACC.

Sebelumnya, ada tiga negara yang menyatakan siap menjadi lokasi kedudukan tetap sekretariat tersebut, yaitu Indonesia, Korea Selatan, dan Turki. Namun, dengan usulan mayoritas terakhir, usulan condong kepada dua negara, yaitu Indonesia dan Korea Selatan.

Mengapa Indonesia?

Kepada Kompas.com, Guntur menjelaskan bahwa Indonesia memang sudah lama menjadi sorotan banyak negara karena dianggap dapat melakukan perencanaan dan koordinasi dengan baik pada beberapa kali acara AACC.

“Indonesia pernah memfasilitasi pertemuan sekretaris jenderal empat kali, lalu Board of Member Meeting (BoMM) dua kali. Kemudian tiap tahunnya diadakan short course di sini (Indonesia),” imbuh Guntur.

Indonesia, kata Guntur, juga pernah membuat banyak peserta short course terkagum-kagum dengan sistem yang dijalankan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

“Di sini kami biasa saat hakim memberi putusan, lalu dengan cepat putusan itu dibacakan kembali. Kemudian selesai sidang, hakim baru ke belakang sebentar 10-15 menit, hasil notulen sudah bisa dibagikan kepada peserta dan siap unduh di internet,” ungkap Guntur.

Menurut Guntur, negara lain mengaku belum bisa melakukan hal serupa.  “Itu semua tidak akan berhasil kalau perencanaan dan koordinasi antar-anggota (MK) buruk. Ternyata ini jadi pandangan dan nilai positif sendiri dari mereka (delegasi AACC),” imbuh Guntur.

KOMPAS.com/SRI NOVIYANTI Suasana pertemuan para sekretaris jenderal Asosiasi MK se-Asia (Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions atau AACC) di Nusa Dua, Bali (9/8/2016).

Pembentukan sekretariat tetap untuk memperkuat AACC sudah menjadi bahasan sejak dua tahun lalu. Selama ini, anggota sekretariat mengikuti negara asal Presiden AACC yang terpilih dalam kongres.

Bahasa Rusia diusulkan jadi bahasa resmi

Selain rumusan mengenai sekretariat tetap, pertemuan para sekretaris jenderal juga mengusulkan bahasa Rusia menjadi bahasa kerja kedua setelah bahasa Inggris. Bila disetujui dalam forum BoMM, bahasa Rusia bakal dipakai pula pada pertemuan-pertemuan resmi AACC.

Meski demikian, dokumen resmi dan korespondensi akan tetap menggunakan bahasa Inggris. Usulan soal bahasa Rusia dirumuskan berdasarkan pertimbangan bahwa setengah dari anggota AACC memakai bahasa tersebut, baik sebagai bahasa pertama maupun kedua.

Guntur menegaskan, semua hasil pembahasan di forum para sekretaris jenderal baru bersifat usulan. "Semua usulan ini belum final. Baru rekomendasi atau rumusan untuk diserahkan pada forum BoMM besok," tegas dia.

Berdasarkan jadwal acara Kongres ke-3 AACC, BoMM akan digelar mulai Rabu (10/8/2016). Kongres ke-3 AACC berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 8-14 Agustus 2016.


Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com