Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuntutannya Diterima, "Kartini Kendeng" Nilai Jokowi Masih Bersama Petani

Kompas.com - 03/08/2016, 19:39 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK), Gunretno, mengatakan bahwa "Kartini Kendeng" bersyukur karena akhirnya bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin, Selasa (2/8/2016).

"Kami berterima kasih kepada Jokowi karena telah rendah hati menerima kami. Kami berharap beliau tetap mendengarkan nurani dan berpegang pada konstitusi," ujar Gunretno di kantor LBH, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2016).

Gunretno juga berharap pertemuan warga Pegunungan Kendeng yang diwakili Kartini Kendeng menjadi jawaban untuk dihentikannya pembangunan pabrik semen dan penambangan kapur di sana.

Kemudian, selama satu tahun ke depan akan dilakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) di pegunungan Kendeng.

"Rakyat masih menaruh harapan besar bahwa Jokowi pasti masih bersama kaum petani," kata Gunretno.

(Baca juga: Tuntutannya Dikabulkan Jokowi, Ini Komentar Pihak "Kartini Kendeng")

Menurut dia, langkah yang diambil Jokowi cukup tepat karena tidak mengambil keputusan dari satu sisi saja. Maka dari itu, kata dia, warga Kendeng akan tetap menghargai keputusan itu dan proses ke depannya.

Warga kendeng, kata Gunretno, juga menyadari bahwa Jokowi tidak bisa serta merta menghentikan proses pembangunan pabrik semen. (Baca: Jokowi Penuhi Tuntutan Petani Kendeng)

Ia mengatakan, yang terpenting bagi warga adalah Pegunungan Kendeng harus tetap lestari. Karena itu, ia berharap semua pihak mendukung program KLHS agar segera dilaksanakan.

"Lahan pertanian warga tetap terjaga, bencana ekologis dapat diantisipas," kata dia.

Kompas TV Petani: Kami Merasa Terbelenggu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com