Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuntutannya Dikabulkan Jokowi, Ini Komentar Pihak "Kartini Kendeng"

Kompas.com - 02/08/2016, 18:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gunritno, perwakilan petani dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mengaku puas tuntutannya dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo.

Gunritno dan para petani lainnya yang kebanyakan perempuan, sudah berkali-kali melakukan demo di sekitar Istana, Jakarta, untuk memprotes pembangunan pabrik semen di wilayah mereka yang dianggap dapat merusak lingkungan sekitar.

Aksi para petani yang disebut "kartini kendeng" di depan Istana dengan mengecor kaki mereka ini akhirnya menarik perhatian Kepala Negara.

(baca: Belenggu Semen di Kaki "Kartini Kendeng" Dibuka atas Permintaan Jokowi)

Jokowi menerima mereka di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/8/2016) sore, dan memutuskan pemerintah akan melakukan kajian lingkungan hidup strategis di pegunungan Kendeng.

Selama kajian dilakukan, maka pabrik semen dilarang untuk beroperasi.

"Intinya karena sudah ada kesepakatan dengan Pak Jokowi saya harap ini bisa segera dimulai ditindaklanjuti secepatnya. Semua pabrik semen izinnya harus dihentikan. Kajian lingkungan hidup strategis harus segera dimulai," kata Gunritno usai bertemu dengan Jokowi di Istana.

Kristian Erdianto Cor semen yang membelenggu kaki sembilan petani perempuan dari Pegunungan Kendeng akhirnya dibongkar. Pembongkaran cor semen tersebut dilakukan setelah terdengar kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan mengirinkan perwakilan untuk bertemu dengan sembilan perempuan tersebut di seberang Istana Negara.
Kajian akan dilakukan di bawah koordinasi Kepala Staf Kepresidenan. Kajian akan melibatkan berbagai instansi mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM hingga pemerintah daerah setempat.

(baca: Diprotes "Kartini Kendeng" soal Pendirian Pabrik, Ini Jawaban PT Indocement)

Gunritno mengatakan, jika kajian tidak segera dimulai, maka akan semakin banyak permasalahan yang muncul.

Operasi tambang yang dilakukan pabrik semen dikhawatirkan akan merusak tata kelola air di wilayah itu.

Selain itu juga akan membuat lahan petani semakin menyempit yang berujung pada hilangnya mata pencaharian.

"Kalau program Jokowi soal kedaulatan pangan di Indonesia, tidak bisa tanpa lahan yang cukup. Sementara pabrik semen mengancam penciutan lahan tersebut," ucap Gunritno.

(baca: PT Semen Sayangkan Aksi 9 "Kartini Kendeng" Mengecor Kaki Sendiri)

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki memperkirakan kajian lingkungan hidup strategis di wilayah pegunungan kendeng akan memakan waktu selama satu tahun.

Ia memastikan selama kajian itu, pabrik semen di sana dilarang melakukan ekspolitasi tambang.

"Hasil kajian nanti akan jadi rujukan bagi kita semua dalam mengambil keputusan," ucap Teten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com