Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan: Bukan karena Kinerja Saya, Presiden Pasti Punya Kepentingan Lain

Kompas.com - 29/07/2016, 08:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mencopot Anies Baswedan dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (27/7/2016) lalu. Anies dicopot bersama tujuh menteri Kabinet Kerja lainnya.

Pencopotan Anies ini lalu mengundang reaksi netizen. Dari delapan menteri yang dicopot, pencopotan Anies-lah yang paling dipertanyakan, mengapa Anies diganti?

Kepada Kompas.com di kediamannya di bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2016), Anies tidak banyak berkomentar soal spekulasi alasan mengapa Presiden mencopot dirinya.

Namun, dengan tegas ia menampik jika pencopotan disebut-sebut lantaran kementeriannya tidak memiliki prestasi alias kinerja yang baik.

(Baca: Detik-detik Anies Baswedan Dicopot...)

"Jadi ini bukan karena kinerja saja, tetapi mungkin ada kepentingan lain yang harus diakomodasi, mungkin ya. Ada keperluan lain yang mengharuskan ada orang berbeda di tempat saya dahulu. Saya percaya apa yang dilakukan Presiden untuk memastikan pemerintahan berjalan baik," ujar Anies.

Ia menegaskan, kementeriannya telah mencapai hasil yang baik, meski diakui memang masih ada kekurangannya.

Lantas, apa saja prestasi Anies dalam mengembangkan dunia pendidikan tanah air semasa menjadi menteri?

Dari KIP hingga Gerakan Antar Anak Sekolah

Pertama, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Meski diakui sempat tertahan pendistribusiannya, Anies menyebutkan, distribusi KIP tahun 2015 dan 2016 kepada peserta didik terbilang sukses.

"Tahun lalu (2015), target peserta didik yang menerima KIP itu ada 17,9 juta. Namun kami berhasil membagikan 19,1 juta anak. Sementara tahun ini, target distribusinya sama dan sudah didistribusikan 93 persen," ujar Anies.

(Baca: Survei: "Netizen" Sambut Positif Sri Mulyani dan Sedih Anies Baswedan Diganti)

Adapun, keterlambatan distribusi KIP sempat terjadi di awal. Hal itu lantaran Kemendikbud mesti menunggu data jumlah peserta didik yang berhak menerima KIP dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Di awal, Presiden memang sempat tanya, kenapa KIP enggak jalan, saya bilang nunggu data BPS. Namun begitu data BPS ada, kami langsung bergerak, bahkan melampaui target di tahun lalu," ujar Anies.

Kedua, terkait masa orientasi siswa (MOS). Sebelumnya,  MOS di setiap sekolah dijadikan ajang perpeloncoan peserta didik. Di sela itu, kerap muncul aksi kekerasan. Pemerintah pun cenderung membiarkan hal itu terjadi.

(Baca: Pagi di Rumah Anies Baswedan, Sehari Setelah Tak Jabat Menteri...)

Begitu Anies menjabat sebagai Mendikbud, ia 'galak' kepada sekolah yang masih menerapkan MOS. Ia menerbitkan surat edaran ke seluruh sekolah untuk mengantisipasi perpeloncoan itu.

Anies juga membuat laman khusus sebagai sarana melapor bagi orang tua yang anaknya menjadi korban perpeloncoan. Hasilnya, menurut Anies, maksimal.

"Tahun ini nol yang meninggal dunia selama hari-hari pertama tahun ajaran baru. MOS dihapus, kekerasan dihapus juga. Kalau perpeloncoannya masih adalah satu dua yang melapor, tapi sudah enggak kelihatan lagi anak sekolah itu kayak badut. Revolusi mental itu jalan," ujar Anies.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com