Susun "E-budgeting", Menteri Asman Berharap Laporan Keuangan Lembaga Tak "Disclaimer"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, saat ini dia sedang menyusun rencana implementasi penganggaran secara elektronik atau e-budgeting.

Asman menginginkan adanya sistem yang saling terkoneksi antarkementerian.

"Jadi Presiden bisa mengontrol. Masing-masing departemen (kementerian) bisa dilihat langsung," kata Asman di kantornya, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

"Hari ini Departemen PU (anggarkan) apa, Departemen Pariwisata apa, Perdagangan apa, penggunaan anggaran masuk berapa persen yang sudah terserap. Itu yang menjadi konsentrasi kami,"

Asman menilai bahwa selama ini penggunaan e-budgeting belum memiliki standar nasional. Penggunaan e-budgeting berjalan sesuai dengan ketentuan daerah sehingga tidak terkoneksi satu sama lain.

Asman mengatakan, beberapa daerah telah menggunakan e-budgeting dengan baik, seperti di Bandung dan Surabaya. Menurut dia, kedua daerah itu akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan e-budgeting.

Asman berharap penggunaaan e-budgeting akan mempermudah pekerjaan auditor Badan Pemeriksan Keuangan dan Badan Pemeriksan Keuangan Provinsi.

"Nanti dia sudah tidak mencari kertas bertumpuk lagi kan. Mudah-mudahan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah jangan ada lagi yang disclaimer itu," ucap Asman.

Selain itu, dengan penerapan e-budgeting kinerja pemerintah menjadi transparan. Oleh karena itu, Asman berharap masyarakat dapat mengontrol jalannya setiap kerja pemerintah.