Kompas.com - 26/07/2016, 09:47 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengutarakan kekesalannya terhadap bawahannya yang dianggap bermuka dua.

Hal itu dikatakan Ahok kepada Majelis Hakim saat menjadi saksi dalam persidangan kasus suap terkait rancangan peraturan daerah tentang reklamasi.

Awalnya, salah satu Hakim meminta Ahok menjelaskan dasar hukum mengusulkan tambahan kontribusi dan menentukan nilainya sebesar 15 persen. Pasalnya, dalam beberapa persidangan sebelumnya, baik anggota DPRD DKI maupun pegawai Pemprov DKI mengatakan tidak ada dasar hukum mengajukan tambahan kontribusi sebesar 15 persen.

(Baca: Poin-poin Utama Kesaksian Ahok Dalam Sidang Kasus Suap Reklamasi)

"Ini bukan suuzon Pak, di Pemprov yang ditanya Bapak itu belum tentu dukung saya semua Pak. Karena saya dianggap orang yang menyebalkan juga buat sebagian oknum PNS. Jadi, kalau dipanggil Bareskrim, dipanggil di sidang, mereka selalu maunya memojokan saya," kata Ahok kepada Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/7/2016).

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Terdakwa mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja saat akan mengikuti sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin (25/7/2016). Dalam kasus ini, Ariesman Widjaja didakwa menyuap anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi sebesar Rp 2 miliar secara bertahap terkait rancangan peraturan daerah tentang reklamasi.
Padahal, menurut Ahok, dasar hukum dan kajian untuk menentukan besaran nilai 15 persen dilakukan sendiri oleh staf dan pegawai di Pemprov DKI, bahkan sampai melibatkan ahli.

Salah satunya dilakukan oleh Kepala Biro Tata Kota dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Vera Revina Sari.

(Baca: Ini Percakapaan Lengkap Sanusi dan Staf Ahok Bicarakan soal Pembagian Jatah DPRD)

Dalam persidangan sebelumnya, Vera mengakui bahwa tambahan kontribusi yang diterima Pemprov DKI Jakarta dari perusahaan pengembang reklamasi tanpa ada dasar hukum. Menurut Vera, penerimaan tambahan kontribusi hanya berdasarkan persetujuan Gubernur.

"Makanya kemarin waktu saya ikutin berita, dia (Vera) di sini mengatakan dia tidak ada dasar hukum, saya sudah bilang, hari ini saya pecat dia. Cuma karena masa jabatan saya tinggal masa pemilihan 6 bulan, saya tidak boleh pecat dia," kata Ahok.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Punya Semangat yang Sama dengan PKB pada Pemilu 2024

Prabowo Sebut Punya Semangat yang Sama dengan PKB pada Pemilu 2024

Nasional
Soal Tersangka Kasus Brigadir J Bertambah, Kabareskrim: Tunggu Ekspose Besok

Soal Tersangka Kasus Brigadir J Bertambah, Kabareskrim: Tunggu Ekspose Besok

Nasional
Menkeu: APBN 2023 Diprioritaskan untuk IKN Hingga Pemilu

Menkeu: APBN 2023 Diprioritaskan untuk IKN Hingga Pemilu

Nasional
Kasus Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo Bisa Dipecat Jika Terbukti Langgar Etik

Kasus Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo Bisa Dipecat Jika Terbukti Langgar Etik

Nasional
Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres Lagi di 2024

Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres Lagi di 2024

Nasional
UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 4.425, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.249.403

UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 4.425, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.249.403

Nasional
Penyidikan Dugaan Pidana Irjen Ferdy Sambo Hilangkan Bukti Kasus Brigadir J Diyakini Sudah Jalan

Penyidikan Dugaan Pidana Irjen Ferdy Sambo Hilangkan Bukti Kasus Brigadir J Diyakini Sudah Jalan

Nasional
Kemenkes Pastikan Kasus Cacar Monyet Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes Pastikan Kasus Cacar Monyet Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Seskab Sebut Nama Pengganti Tjahjo Kumolo Hampir Mengerucut

Seskab Sebut Nama Pengganti Tjahjo Kumolo Hampir Mengerucut

Nasional
Menkeu: Subsidi Tahun ini Rp 502 Triliun, Tahun Depan Meningkat

Menkeu: Subsidi Tahun ini Rp 502 Triliun, Tahun Depan Meningkat

Nasional
Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Sekjen PDI-P: Kalau Urusan Capres-Cawapres Ada Momennya

Jokowi Disebut "Ada Hati" dengan Prabowo, Sekjen PDI-P: Kalau Urusan Capres-Cawapres Ada Momennya

Nasional
Posisi Menpan RB Jatah PDI-P, Jokowi Akan Minta Masukan Mega soal Pengganti Tjahjo

Posisi Menpan RB Jatah PDI-P, Jokowi Akan Minta Masukan Mega soal Pengganti Tjahjo

Nasional
Publik Diminta Tak Berspekulasi soal Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo

Publik Diminta Tak Berspekulasi soal Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo

Nasional
Partai Gerindra Daftar Pemilu 2024, Prabowo: Harus Bersaing Keras, Mengadu Program

Partai Gerindra Daftar Pemilu 2024, Prabowo: Harus Bersaing Keras, Mengadu Program

Nasional
Cak Imin Sentil Sri Mulyani karena Anggaran KPU Tahun Ini Macet

Cak Imin Sentil Sri Mulyani karena Anggaran KPU Tahun Ini Macet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.