Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendesak, Ini Lima Agenda yang Perlu Dituntaskan Komisioner Baru KPI

Kompas.com - 22/07/2016, 23:41 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

Kompas TV Komisi I DPR Pilih 9 Nama Anggota KPI

(Baca: Remotivi Sebut Petahana yang Terpilih Lagi Jadi Komisioner KPI Punya "Rapor Merah")

Ketiga, partisipasi publik. Heychael mengatakan kanal aduan publik tidak terurus dengan baik dan minimnya respon aduan kelompok masyarakat.

Ia berharap komisioner KPI periode baru dapat mengembalikan filosofi KPI sebagai wakil publik dengan membuka tangan selebar-lebarnya bagi partisipasi publik.

Keempat, keberadaan Dewan Kehormatan. Heychael menilai pembentukan dewan kehormatan penting untuk dilakukan dalam mengevaluasi kinerja KPI karena fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh DPR, tidak dijalankan.

"Dewan Kehormatan juga bisa menentukan standar etika lembaga. Ini penting dalam rangka menjaga integritas komisioner dan staf KPI," ujar Heychael.

Heychael mengatakan anggota dewan kehormatan dapat dipilih dari elemen publik yang memiliki rekam jejak berintegritas dan berkompeten.

(Baca: 9 Komisioner KPI Terpilih Dinilai Sarat Kepentingan Politis)

Kelima, survei indeks kualitas siaran. Survei yang dilakukan oleh KPI semenjak tahun lalu, menurut Heychael, cacat secara metodologi dan tidak relevan dalam menjawab kebutuhan perbaikan kualitas siaran.

Menurut Heychael, akan lebih baik jika KPI fokus pada penegakan hukum dan memperluas literasi media.

"Kami berharap banyak pada KPI periode ini dan mendukung kerja-kerjanya untuk perbaikan penyiaran. Tentunya, dukungan ini juga berupa pemantauan kritis atas kerja-kerja KPI sebagaimana kami lakukan pada periode sebelumnya," tutur Heychael.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com