Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPI Diminta Banyak Lakukan Riset untuk Perbaiki Regulasi dan Konten Televisi

Kompas.com - 21/07/2016, 13:42 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Remotivi Muhamad Heychael meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) banyak melakukan riset tentang media dan penyiaran. 

Menurut Heytchael, riset tersebut memiliki peran vital dalam perbaikan konten televisi.

"Namun, bukan riset seperti indeks kualitas siaran. Jenis riset yang layak dilakukan KPI adalah jenis yang berguna bagi pengenalan masalah pertelevisian, serta perumusan regulasi," kata Heychael dalam keterangan tertulis, Kamis (21/7/2016).

Heychael mengatakan, riset dapat dilakukan dalam meninjau kekerasan dalam tayangan televisi. Ia menilai kekerasan mustahil hilang seluruhnya dari layar kaca.

Untuk itu, diperlukan riset mengenai jenis kekerasan yang diperbolehkan dan dapat dinilai wajar oleh masyarakat.

Heychael mencontohkan riset yang dilakukan oleh Office of Communication (Ofcom), lembaga serupa KPI di Inggris. Ofcom membuat riset bertajuk "A Violence in UK Soap: A Four Wave Trend Analysis" untuk memahami tren kekerasan dalam tayangan televisi Inggris.

Riset Ofcom memetakan jenis-jenis kekerasan yang muncul di program opera sabun dari tahun 2001 sampai 2013.

Dalam pengantarnya, Heychael menuturkan riset tersebut bertujuan untuk memperbarui kode penyiaran televisi mengenai kekerasan.

Heychael menilai salah satu temuan yang menarik adalah bagaimana kekerasan dinegosiasikan atau ditolak sepenuhnya dalam opera sabun. Riset Ofcom menunjukkan bahwa kekerasan bahkan bisa jadi bentuk pendidikan.

"Narasi yang menggunakan kekerasan untuk menunjukkan kekerasan sebagai sesuatu yang buruk (ditolak) adalah pelajaran yang positif. Berbekal riset ini Ofcom melakukan pengaturan atas konten kekerasan di televisi Inggris," kata dia.

"Kekerasan boleh tayang selama ia dinegosiasikan dan dideligitimasi sebagai sesuatu yang buruk. Riset semacam ini sangat penting untuk menjadi tolak ukur bagi regulasi," ucap Heychael.

Heychael mengatakan selain riset isi tayangan, sulitnya membenahi kualitas siaran juga muncul karena tidak memiliki informasi yang memadai mengenai penyebab rendahnya kualitas siaran.

"KPI bisa melakukan riset yang menjabarkan, misalnya, hubungan antara jumlah production house (PH), jumlah permintaan program dari stasiun televisi, biaya produksi tayangan, dengan kualitas isi tayangan," ucapnya.

"Jika benar stripping adalah sumber masalah dari kualitas isi tayangan, maka apa yang menyebabkan proses produksi harus stripping? Apakah sedikitnya jumlah PH? Jika ya, maka KPI bisa membuat rumusan rekomendasi kebijakan pada pemerintah, misalnya, untuk memberikan insentif bagi perusahaan yang hendak investasi di bidang production house," ujar Heychael.

Heychael menilai riset dapat menghilangkan spekulasi tentang rendahnya kualitas isi siaran. Dengan adanya data, kebijakan publik yang akan dibuat oleh KPI dapat tepat sasaran.

Tidak hanya isi siaran, riset dapat diperluas untuk menghasilkan cetak biru bagi penerapan sistem stasiun jaringan, pengaturan kepemilikan media, dan perlindungan minoritas.

Kompas TV Komisi I DPR Pilih 9 Nama Anggota KPI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com