13 Kantor yang Jadi Target Inspeksi Menteri Yuddy

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melakukan inspeksi ke beberapa instansi pemerintahan pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran, Senin (11/7/2016).

Ada 13 instansi Pemerintah di daerah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Karawang dan Purwakarta yang diinspeksi oleh Menteri Yuddy.

Inspeksi ini bertujuan mengevaluasi tingkat kedisiplinan PNS setelah libur lebaran. Yuddy ingin melihat sejauh mana imbauan untuk tidak bolos dan cuti setelah libur Lebaran ditaati.

Tempat pertama yang didatangi oleh Yuddy adalah Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Sekretaris Kota Jakarta Pusat Zainal memaparkan total pegawai di kantor PTSP Jakarta Pusat berjumlah 28 orang.

Sebanyak 26 orang masuk pada hari pertama kerja setelah lebaran sedangkan hanya 1 orang yang cuti bersalin dan 1 orang cuti tahunan.

(Baca: Menteri Yuddy Klaim Tingkat Kedisiplinan PNS Relatif Meningkat)

Setelah itu Yuddy melanjutkan inspeksi ke Kantor Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Yuddy disambut oleh Kepala Kecamatan Gamnir Fauzi. Saat ditanya oleh Yuddy, Fauzi mengatakan tidak ada pegawai Kecamatan yang cuti dan absen tanpa keterangan.

Yuddy pun sempat mengunjungi Puskesmas Gambir untuk mengecek kesiapan tenaga medis dalam melayani masyarakat. Yuddy bertemu dengan Kepala puskesmas I.G.A Rusmala Dewi. Dari keterangan Rusmala, terdapat 13 dokter yang sudah berjaga sejak pukul 7.30 WIB pada hari pertama masuk kerja.

Inspeksi berlanjut ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Sekjen BPK Hendar Ristriawan, saat ditemui Yuddy, memaparkan bahwa dari total 3200 pegawai BPK, 10 PNS mengajukan cuti.

Hendar mengatakan pegawai yang mengajukan cuti setelah Lebaran umumnya berasal dari luar Pulau Jawa. "Sekarang sudah lebih baik, Dulu mungkin hanya 300 orang yang hadir di hari pertama masuk kerja," ujar Hendar.

Usai mendatangi BPK, Yuddy menuju kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Di kantor itu, Yuddy sempat menanyakan perihal beberapa meja administrasi dan konsultasi yang kosong.

Antara lain bidang Agraria Pekerjaan Umum, Pendidikan dan kebudayaan, serta Perdagangan dan Badan Standardisasi Nasional.

Yuddy meminta Deputi bidang Pelayanan Penanaman Modal Lestari Indah untuk menegur pegawai yang belum hadir di mejanya masing-masing. "Ada empat meja instansi yang tidak ada pegawainya. Saya minta Kepegawaian melakukan pengecekan ke instansi pegawai yang bersangkutan, kenapa mereka belum masuk. Mereka bukan pegawai yang izin cuti," kata Yuddy.

(Baca: Geram PNS Bolos dan Titip Absen, Menteri Yuddy Wajibkan Pakai "Finger Print")

"Ini kenapa pegawainya belum datang. Saya minta nanti Ibu Deputi menegur dan mencari tahu alasan ketidakhadirannya," tambahnya.

Menurut keterangan Deputi bidang Pelayanan Penanaman Modal Lestari Indah dari total 642 pegawai yang ada di BKPM, ada 121 PNS tidak masuk kerja karena cuti tahunan.

Usai mengunjungi BKPM, Yuddy juga meninjau kegiatan di Perpustakaan Nasional. Kepala Pusat Jasa dan Informasi Titiek Kismiyati menuturkan, jumlah total pegawai adalah 748 orang. Tercatat pegawai yang masuk kantor ada 609 orang, 138 mengajukan cuti dan 1 orang izin.

Kristian Erdianto Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat melakukan inspeksi terkait kesiapan PNS pascalibur Lebaran di kantor PSPT Jakarta Pusat, Senin (11/7/2016).

Instansi berikutnya yang disasar Yuddy adalah Kantor Imigrasi kelas I Jakarta Timur. Kepala kantor Imigrasi Ilyas memaparkan dari Jumlah total 101 pegawai hanya ada seorang yang tidak masuk karena sakit dan seorang lagi izin keperluan lain. Ilyas juga mengatakan tidak ada pegawai kantor Imigrasi yang mengajukan cuti.

Setelah itu Yuddy menyambangi Kantor Pertanahan Jakarta Timur. Saat melakukan inspeksi, Yuddy didampingi Wali Kota Jakarta Timur Bambang Murdyana. Bambang mengungkapkan dari 111 pegawai terdapat seorang yang tidak hadir tanpa keterangan, tiga orang sakit, tiga mengajukan izin dan seorang cuti bersalin.

"Yang hadir ada 103 orang. Tahun ini Lebih baik dari tahun lalu mungkin hanya 90 orang," ungkap Bambang.

Kristian Erdianto Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat melakukan inspeksi terkait kesiapan PNS pascalibur Lebaran di kantor Pemda Purwakarta, Senin (11/7/2016).

Sementara di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, total pegawai yang masuk di hari pertama berjumlah 1.222 orang. Sedangkan delapan orang tercatat tidak masuk karena sakit, delapan orang tanpa keterangan dan 12 orang sedang menjalani pendidikan.

Usai mengelilingi beberapa instansi di Jakarta, Yuddy melanjutkan perjalanan menuju kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Dari data yang diterima oleh Yuddy, presensi kehadiran diklaim mencapai 98 persen dari jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 13.556 orang.

(Baca: Djarot: Ini PNS Kok Sakitnya Direncanakan?)

Setelah menginspeksi kantor Pemda, Yuddy sempat meninjau Puskesmas Karawang yang letaknya tidak jauh dari kantor Pemda. Seorang pegawai Puskesmas menjelaskan bahwa sejak pagi sudah ada 33 pegawai Puskesmas yang berjaga.

Hanya ada dua pegawai yang tidak masuk karena sakit. Tempat terakhir yang dikunjungi oleh Yuddy adalah kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Di kantor Pemda, Yuddy disambut Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Kepada Yuddy, Dedi menuturkan bahwa dia memiliki cara tersendiri saat melakukan halal bihalal di hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran. Saat pagi hari, Dedi biasanya sudah menyambut pegawai yang baru datang di halaman kantor Pemda.

Dedi akan menyalami satu persatu pegawai yang datang tanpa perlu memberikan kata sambutan. Halal bihalal di kantor Pemda Purwakarta, kata Dedi, biasanya tidak ada apel.

Dengan begitu tidak ada waktu kerja yang terbuang percuma. Selain itu Dedi juga menerapkan sanksi berupa pemotongan tunjangan daerah sebesar Rp 500 ribu bagi PNS yang tidak masuk pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran.

(Baca: Hingga Tengah Tahun Ini, 80 PNS DKI Dipecat karena Tak Disiplin)

Penerapan sanksi tersebut terbukti cukup efektif diterakkan. Buktinya, berdasarkan data yang dia terima hati ini, dari 35.000 PNS Pemda Purwakarta hanya 30 orang yang tidak masuk dengan alasan sakit.

"Salah satu tugas yang diamanatkan oleh Pemerintah pusat yakni memperbaiki akuntabilitas dan tata kelola pemeritahan. Kami selalu berusaha mewujudkan hal tersebut dengan berbagai macam cara, misal penerapan sanksi bagi PNS yang tidak disiplin," kata Dedi.