Anggota Dewan Korup Hanya Manfaatkan Kewenangan yang Diamanatkan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Para Syndicate Toto Sugiarto, menilai, ditangkapnya anggota Komisi III DPR RI, I Putu Sudiartana, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tanda bahwa integritas masih menjadi persoalan mendasar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penangkapan terhadap politisi dari Partai Demokrat itu jelas memperlihatkan masih ada anggota DPR yang menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan pribadi dari kewenangan yang dimiliki.

"Mereka (anggota Dewan yang korup) menggunakan kewenangan untuk mendapatkan suap dari pihak-pihak yang berkepentingan," ujar Toto saat dihubungi, Minggu (3/7/2016).

Menurut Toto, anggota Dewan yang korup tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Padahal, rakyat sudah sepenuh hati percaya kepada mereka.

(Baca: Kronologi Penangkapan Politisi Demokrat I Putu Sudiartana oleh KPK)

Anggota DPR yang korup itu, kata Toto, hanya memanfaatkan kewenangan dan kekuasaan yang diamanatkan rakyat untuk menumpuk harta.

Maka dari itu, wajar jika banyak anggota DPR yang hidup mewah, tetapi seakan menyekatkan diri dengan rakyat. Pasalnya, fenomena kekayaan anggota DPR yang selangit dengan kehidupan mewahnya itu mengindikasikan bahwa harta yang mereka miliki tidak benar-benar bersih.

"Rupanya (harta anggota Dewan korup itu) tidak selalu diperoleh secara legal dan bermoral, melainkan banyak di antaranya diperoleh dengan suap dan korupsi," kata Toto.

(Baca: Pasca Ditangkap KPK, Politisi Demokrat Putu Sudiartana Stres)

Seperti diberitakan, I Putu Sudiartana menjadi salah satu dari enam orang yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan. Sudiartana ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap terkait proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat.

KPK saat ini tengah mendalami keterlibatan Putu lantaran dia bukan anggota komisi yang membawahi infrastruktur. Selain itu, Putu juga bukan berasal dari daerah pemilihan Sumatera Barat.