Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penangkapan I Putu Sudiartana Termasuk OTT meski Hanya Ada Bukti Transfer

Kompas.com - 30/06/2016, 22:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat hukum pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana, menyatakan, penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kader Partai Demokrat di DPR, I Putu Sudiartana, layak diberi status operasi tangkap tangan (OTT) meskipun alat buktinya hanya berupa bukti transfer.

"Jadi, menilai itu termasuk OTT apa tidak, kita harus mengacu ke KUHAP, di KUHAP kan tertulis bahwa OTT itu pengertiannya kan penangkapan pada saat terjadinya transaksi, dan transaksi bisa berupa fisik atau nonfisik seperti lewat transfer," ujar Ganjar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/6/2016).

Ganjar pun membantah pernyataan Partai Demokrat yang menilai bahwa bukti OTT KPK cukup lemah karena bukti transfer yang ditemukan KPK tidak mengarah kepada Putu.

(Baca: Kronologi Penangkapan Politisi Demokrat I Putu Sudiartana oleh KPK)

"Sekarang begini, tidak mungkin kan pihak yang menyuap langsung mentransfer ke pihak menerima suap, pasti ada perpanjangan tangan yang mewakili mereka agar mereka tak mudah tertangkap, begitu pun dalam bukti transfer kali ini," kata Ganjar.

Dia pun menyatakan pastinya KPK memiliki penjelasan yang kuat terkait alat bukti yang ditemukannya berupa bukti transfer.

"Penjelasan mengenai alat bukti yang ditemukan KPK tersebut memang bukan konsumsi publik dan hanya akan digunakan dalam persidangan. Pastinya KPK punya alasan untuk itu dan itu bisa mereka pertanggungjawabkan di persidangan nanti," tutur Ganjar.

(Baca: Demokrat: Penjelasan KPK soal Penangkapan Putu Sudiartana Paling Lemah Sepanjang Sejarah)

Ganjar menambahkan, jika Demokrat ingin membantah status OTT yang disematkan KPK, Demokrat bisa menggunakan argumen waktu penangkapan, bukan menggunakan argumen mengenai keharusan adanya uang dalam bentuk fisik saat penangkapan.

"Jadi, kalau mereka mau membantah itu bukan OTT, dicek saja waktu penangkapan dan waktu transfer atau penerimaan transfernya berdekatan atau tidak dengan penangkapannya. Kalau iya, berarti masuk ke dalam kategori OTT," kata Ganjar.

"Karena pengertian OTT itu kan penangkapan saat sedang atau sesaat setelah berlangsungnya transaksi. Kalau penangkapan dilakukan sesaat setelah transfer, itu namanya tetap OTT," kata Ganjar.

Kompas TV KPK Tangkap Tangan Politisi Partai Demokrat (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com