Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kronologi Penangkapan Panitera PN Jakarta Pusat

Kompas.com - 01/07/2016, 16:38 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap M Santoso, Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2016).

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menjelaskan, awalnya pihaknya memantau rencana penyerahan uang di suatu tempat di Jakarta, dari seseorang kepada Santoso.

Santoso menerima uang tersebut dari Ahmad Yani, seorang staf kantor pengacara WK pada pukul 18.00 WIB.

Setelah penyerahan uang, KPK mengikuti Santoso yang menumpang ojek. Petugas kemudian menghentikan ojek yang ditumpangi Santoso di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, pukul 18.20 WIB.

Saat digeledah, ditemukan dua amplop dari Santoso. Satu amplop berisi uang 25.000 dollar Singapura. Amplop lain berisi 3.000 dollar Singapura. Jika dikonversi, total uang tersebut sekitar Rp 273 juta, kurs 1 dollar Singapura = Rp 9.765.

Petugas KPK kemudian menangkap Ahmad Yani di Menteng. Menurut KPK, uang tersebut berasal dari Raoul Adhitya Wiranatakusumah, pengacara PT KTP.

KPK menduga, uang tersebut terkait perkara perdata yang diadili di PN Jakpus. PT DKI digugat secara perdata oleh PT MMS. Kedua perusahaan tersebut bergerak dibidang sumber daya.

"Tujuannya adalah untuk mememangkan perkara perdata PT KTP sebagai tergugat dengan PT MMS sebagai penggugat di PN Jakarta Pusat," kata Basaria.

Basaria menambahkan, pada Kamis siang sebelum penyerahan uang, majelis hakim PN Jakpus menolak gugatan PT MMS.

"Majelis hakim membacakan putusan yang memenangkan pihak tergugat dengan putusan gugatan tidak dapat diterima," ujar Basaria.

Setelah pemeriksaan, KPK menetapkan Santoso, AY, dan RAW sebagai tersangka. Namun, KPK masih memburu RAW sebagai tersangka pemberi suap.

KPK masih menyelidiki apakah ada penyerahan uang sebelumnya. KPK juga menyelidiki dugaan keterlibatan hakim dalam kasus tersebut.

Kompas TV KPK Tangkap Panitera Pengganti PN Jakpus
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Nasional
JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

Nasional
PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

Nasional
Pilih Bungkam Usai Rapat dengan Komisi X DPR soal UKT, Nadiem: Mohon Maaf

Pilih Bungkam Usai Rapat dengan Komisi X DPR soal UKT, Nadiem: Mohon Maaf

Nasional
Anggota DPR Cecar Nadiem soal Pejabat Kemendikbud Sebut Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier

Anggota DPR Cecar Nadiem soal Pejabat Kemendikbud Sebut Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Masuk Partai Lain Usai Bobby Gabung Gerindra

Jokowi Disebut Berpotensi Masuk Partai Lain Usai Bobby Gabung Gerindra

Nasional
Jokowi Minta Pembangunan Jalan-Jembatan Darurat di Daerah Terdampak Banjir Sumbar Segera Tuntas

Jokowi Minta Pembangunan Jalan-Jembatan Darurat di Daerah Terdampak Banjir Sumbar Segera Tuntas

Nasional
Kompolnas Yakin Polisi Bakal Bekuk 3 Buronan Pembunuhan “Vina Cirebon”

Kompolnas Yakin Polisi Bakal Bekuk 3 Buronan Pembunuhan “Vina Cirebon”

Nasional
Menkes Sebut Efek Samping Vaksin AstraZeneca Terjadi di Wilayah Jarang Kena Sinar Matahari

Menkes Sebut Efek Samping Vaksin AstraZeneca Terjadi di Wilayah Jarang Kena Sinar Matahari

Nasional
PKS Terbuka Usung Anies dalam Pilkada Jakarta 2024

PKS Terbuka Usung Anies dalam Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Singgung Sejumlah PTN Terkait UKT, Kemendikbud: Justru UKT Rendah Tetap Mendominasi

Singgung Sejumlah PTN Terkait UKT, Kemendikbud: Justru UKT Rendah Tetap Mendominasi

Nasional
Dewas KPK Belum Diperiksa Bareskrim Terkait Laporan Nurul Ghufron

Dewas KPK Belum Diperiksa Bareskrim Terkait Laporan Nurul Ghufron

Nasional
Jokowi Berharap Meninggalnya Presiden Iran Tak Pengaruhi Harga Minyak Dunia

Jokowi Berharap Meninggalnya Presiden Iran Tak Pengaruhi Harga Minyak Dunia

Nasional
Fakta soal Istana Merdeka, Tempat Soeharto Nyatakan Berhenti dari Jabatannya 26 Tahun Lalu

Fakta soal Istana Merdeka, Tempat Soeharto Nyatakan Berhenti dari Jabatannya 26 Tahun Lalu

Nasional
Bobby Nasution Gabung Gerindra, Politikus PDI-P: Kita Sudah Lupa soal Dia

Bobby Nasution Gabung Gerindra, Politikus PDI-P: Kita Sudah Lupa soal Dia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com