Meninjau Ulang "Justice Collaborator"

Redefinisi JC

Juru Bicara MA Suhadi mengatakan, pelaku utama merupakan otak dari suatu tindak pidana. Oleh karena itu, ia tidak bisa dikenai keringanan hukuman.

"Berbeda, misalnya, kalau saksi itu adalah sopir atau pembantu pelaku utama. Sopir itu memang hanya disuruh melakukan tindak pidana suap, misalnya mengantarkan uang kepada penerima. Namun, pemberi dan penerima suap sama-sama pelaku utama," kata Suhadi.

Secara prinsip, lanjutnya, MA sepakat JC diperlukan untuk mempermudah pengungkapan kejahatan luar biasa, seperti korupsi, terorisme, dan narkoba.

Namun, dalam pandangan MA, status ini harus diberikan dengan hati-hati supaya tidak malah menjadi celah bagi terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman.

KPK sendiri sudah cukup selektif dalam memberikan status JC. Tak semua pelaku tindak pidana memperoleh status itu.

Sepanjang Januari-Juni 2016, KPK baru mengabulkan dua dari total 21 permohonan menjadi JC. Sebanyak 10 permohonan ditolak, 9 lainnya dalam proses.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, status JC hanya diberikan kepada pelaku yang benar-benar membantu membongkar korupsi.

Bagaimanapun, fakta tentang perbedaan pandangan/definisi terhadap JC harus diselesaikan. Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan, perbedaan cara pandang terhadap JC itu terletak pada frasa "pelaku utama".

Frasa ini dinilai tak tepat karena mengakibatkan penafsiran berbeda-beda di antara hakim, jaksa, dan penyidik KPK.

Kurang harmonisnya peraturan tentang JC menyumbang keruwetan. Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak memasukkan persyaratan sebagai JC.

Dengan demikian, rumusan JC harus dicari padanannya dalam beberapa peraturan di luar undang-undang, misalnya SEMA atau kesepakatan antarlembaga.

Untuk itu, ICJR merekomendasikan agar semua institusi penegakan hukum kembali duduk bersama untuk menyamakan persepsi soal frasa "pelaku utama" sebagai salah satu syarat dalam penetapan JC.

Lebih jauh, ICJR meminta aparat penegak hukum melihat UU No 31/2014 mendefinisikan saksi pelaku, yaitu "tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama".

Pasal itu diharapkan menjadi rujukan baru bagi peraturan lain seperti SEMA atau kesepakatan bersama aparat penegak hukum. Aturan-aturan itu harus direvisi berdasarkan undang-undang terbaru.

Kini, tiba waktunya para penegak hukum duduk bersama, menyamakan persepsi dan mendudukkan JC pada tempatnya. Ini perlu demi memberantas korupsi yang kian menggerogoti negeri.