Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Pemberian Gelar Pahlawan Gus Dur Tunggu Soeharto

Kompas.com - 23/06/2016, 05:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gusdur akan menunggu pemberian gelar yang sama kepada Presiden RI ke-2 Soeharto.

"Kalau urutannya yang kita lihat sekarang ada juga Presiden Kedua Soeharto, lalu setelahnya Presiden keempat, Gusdur," kata Menteri Luhut saat ditemui di Jakarta, Rabu (22/6/2016), seperti dikutip Antara.

Penganugerahan gelar bagi Gus Dur, kata Luhut, akan ditargetkan selesai pada tahun ini yang diharapkan bertepatan dengan hari pahlawan nasional pada 10 November 2016.

(baca: Cara Istri Gus Dur Mengajak Orang Memahami Pluralisme)

Sehubungan dengan pengajuan tersebut, Luhut menilai, Gus Dur layak untuk menyandang gelar pahlawan nasional karena keberpihakannya yang sangat besar pada rakyat kecil.

"Kita sudah berikan testimoni, selain menjunjung tinggi pluralisme, beliau juga berpihak pada rakyat kecil. Ini yang menurut saya layak untuk diajukan," ujarnya.

Saat ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa proses penilaian masih menunggu hasil dari pengajuan Presiden RI kedua Soeharto.

"Untuk sekarang pengajuannya sudah ada nama Pak Harto. Secara teknis kita tidak bisa menentukan butuh waktu berapa lama, yang jelas untuk keduanya masih menunggu waktu," tuturnya.

Sejumlah sahabat dan keluarga Gus Dur berencana untuk mengajukan gelar pahlawan nasional pada tokoh tersebut.

(baca: "Gus Dur Membuat Saya Ingin Jadi Warga NU, meski Bukan Islam")

Dalam pertemuan yang digagas oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Jakarta, Rabu sore itu, wacana pemberian gelar tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada Gus Dur yang dinilai telah banyak berkontribusi pada negara.

"Kami akan usahakan agar Gusdur mendapat gelar pahlawan nasional dengan segala bentuk penilaian yang objektif," kata Mahfud.

Kompas TV Mengenang Gus Dur Yang Toleran & Humoris



Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com